Posted by: kualaclipping | September 3, 2009

Tras Khusus: Duh, Telantarnya Pulo Aceh

www.serambinews.com on 3 September 2009, 09:36

Penyaluran alokasi dana pembangunan gampong (ADG) di Aceh merupakan jawaban terhadap proses percepatan kemajuan dan kemandirian gampong. Lalu, cobalah duduk tenang menyimak keadaan masyarakat di sekitar kita, mungkin banyak pertanyaan melintas di benak yang memerlukan jawaban. Apakah anggaran Rp 961,8 miliar mampu mengatasi permasalahan selama ini di gampong?

Kecamatan Pulo Aceh, yang berpenduduk 4.753 jiwa (2.540 laki-laki dan 2.213 perempuan) dan luas 240.75 km2, mempunyai tiga kemukiman. Kemukiman pertama yang paling dekat dengan daratan Aceh adalah Kemukiman Pulo Nasi dengan 5 gampong. Selanjutnya, Kemukiman Pulo Breuh Selatan, letaknya di tengah-tengah, tapi masih satu pulau dengan Kemukiman Pulo Breuh Utara.

Pulo Breuh Utara merupakan pulau terjauh dari daratan Aceh dan masih dikategorikan sangat terisolir. Kenapa tidak, selain dengan menumpangi boat dari Banda Aceh, pulau ini juga bisa dilalui dengan jalan darat dari Pulo Breuh Selatan. Tapi, jalannya banyak dipenuhi semak belukar dan terjal. Bila tidak hati-hati laut di pingir jalan siap menelan. Walaupun begitu bukan pulau namanya bila tidak menumpangi boat. Kemukiman Pulo Breuh Selatan yang terdiri atas 8 gampong juga masih dikategorikan terisolir, sedangkan Pulo Breuh Utara terdiri atas 4 gampong memang benar-benar terisolir.

Pada awal Juni hingga akhir Juli 2009 saya berada di Pulo Aceh. Ada rasa terkejut dan hampir tak percaya dengan kondisi wilayah itu. Walaupun pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh NGO maupun LSM lokal sudah banyak, ada rasa tak percaya ternyata pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah dengan LSM ada perbedaan, baik kualitas maupun ketepatan penggunaan anggaran. Tak bisa kita pungkiri kalau pembangunan fisik oleh LSM lebih baik dan tepat sasaran.

Entahlah. Mungkin pemerintah kurang melakukan pengawasan atau mungkin sumber daya manusia masih kurang. Selama dua bulan di Pulo Aceh, pembangunan fisik yang terlihat hanya bangunan rumah, masjid/musalla, kantor pemerintahan gampong, dan gedung PKK serta gedung-gedung yang baru direhab. Kondisi jalan tak banyak berubah. Bila dilalui di musim hujan harus berhadapan dengan kubangan lumpur.

***

Fahmi (32) mengaku selama ini dirinya sering kesal. Pasalnya, untuk berbuat sesuatu, ia sudah sering mengajukan proposal perencanaan Pulo Aceh kepada Pemda Aceh Besar. Namun, saban hari proposalnya ditolak, tanpa ada alasan yang jelas. Sebelum tsunami, keluarganya tinggal di Desa Deudap, Kemukiman Pulo Nasi, Kecamatan Pulo Aceh. Kini semua keluarganya tinggal di Banda Aceh. Pascatsunami bersama beberapa temannya bergabung di salah satu LSM lokal. Akhirnya usaha pun membuahkan hasil, dari berbagai program pembangunan gampong, baik pemberdayaan masyarakat sampai pembangunan fisik telah ditanganinya.

Kini ayah satu orang anak ini sudah bisa bernafas lega. Karena gampongnya walaupun belum sebaik yang diharapkan, tapi denyut kehidupan sudah terasa. Fahmi menyebutkan, bila pembangunan gampong ke depan dilakukan, hal utama yang paling mendasar untuk dilakukan adalah terciptanya kesatuan antar masyarakat gampong. “Ini harus ada, karena bila hal ini tidak ada, maka pembangunan gampong akan berjalan setengah-setengah, karena tidak ada satu konsep kesepahaman,” katanya.

Selain itu, kata Fahmi, pembangunan gampong tidak terlepas dari qanun yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi, bila qanun provinsi dan qanun kabupaten menjadi dasar dan sampai ke qanun desa, dikhawatirkan cakupan dalam pelaksanaan yang diatur belum tentu menyelesaikan masalah. “Karena kalau ada peraturan tentang itu misalnya qanun, tentu akan berkaitan dengan qanun di atasnya, seperti qanun kabupaten dan qanun provinsi. Jadi, lebih baik dalam pembangunan gampong dilakukan dengan aturan masing-masing gampong saja, sehingga tidak berbelit-belit dengan qanun di atasnya,” katanya.

Kini pemerintah sudah sangat serius membantu gampong. Salah satunya adalah dengan program ADG (Alokasi Dana Gampong). Sebelumnya juga ada Bantuan Desa (Bandes) dan PNPM Mandiri. ADG yang dikucurkan itu jumlahnya mencapai Rp 961,8 miliar, masing-masing Pemerintah Aceh Rp 641,2 miliar dan dari Pemerintah Kabupaten/kota Rp 320,6 miliar. Selanjutnya, setiap gampong mendapat Rp 150 juta dan dikalikan 6.412 gampong di seluruh Aceh.

Namun Fahmi mengatakan, uang banyak maupun uang sedikit bukan suatu jaminan suatu gampong bisa makmur. Lazimnya, ketika banyak uang marwah gampong akan hilang. Warga akan terlena dengan uang saja tanpa perencanaan yang jelas. “Hal ini banyak orang belum menyadari terutama tentang perencanaan yang matang untuk pembangunan,” katanya.

Nada miring tersebut juga diungkapkan Hasmi Hasbi (35), Ketua Pemuda Gampong Alue Rieung, Kemukiman Pulo Nasi. Menurutnya, lebih baik Pemda tidak membantu Pulo Aceh bila masih setengah hati. “Kami sudah cukup lelah dengan janji-janji angin surga, apalagi anggaran yang diperuntukkan untuk Pulo Aceh membuat kita pusing dalam pengurusannya. Contohnya lihat saja jalan. Sebelum tsunami jalan akan dibangun dengan anggaran BPKS atau KAPET Sabang, sekarang coba lihat apa yang telah dilakukan, enggak ada kan?” katanya kesal.

Bila pun benar, kata Hasmi, masyarakat hanya meminta ketegasan dan kejelasan. Misalnya Pulo Aceh yang kaya akan pontensi wisata, semestinya pemerintah melakukan perencanaan pembangunan yang jelas dan tertata. Yang dibutuhkan pun tidak muluk-muluk. Menurut Hasmi, misalnya, perlu pembangunan lokasi warung nasi, penginapan, balai pertemuan dan gedung umum, serta sarana olahraga. “Kalau ada lahan pertanian sebaiknya diberikan bibit tanaman agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegasnya. Terungkapnya masalah ini karena banyak tamu atau pendatang yang datang ke Pulo Aceh cuma singgah sebentar saja. Minimnya fasilitas membuat tamu tidak mau berlama-lama di pulau ini. Mereka pulang segera dengan kapal Ferry KMP Seumeulu yang jadwalnya tidak teratur.

Sejauh ini, kata Hasmi, bantuan yang datang ke Pulo Aceh sangat banyak, namun tidak sepenuhnya jelas, karena bantuan tersebut banyak lari ke pribadi daripada berwujud dalam bentuk pambangunan fisik. “Ini masalah yang sering kami temui,” ucap Hasmi yang sehari-hari bekerja sebagai teknisi Boat Terimakasih, salah satu boat trayek Pulang Pergi (PP) penumpang dari Pulo Aceh ke Banda Aceh.

Seharusnya, bila ada dana baik dari pemerintah atau siapa pun untuk pembangunan gampong semestinya bermanfaat dan tidak disalahgunakan. “Lagian kalau ada yang ingin membangun gampong ya pulang ke kampung, jangan hanya nunjuk orang ini, nunjuk orang itu, terus dianya berkoar-koar di luar sana,” katanya sambil tertawa.

Menyinggung program apa yang bisa dilakukan untuk pembanguan gampong, Bang Mi–pangilan sehari-harinya–mengatakan banyak yang bisa dilakukan, tapi masyarakat kini sudah tidak percaya lagi. “Apalagi Mukim dan Keuchik sudah tidak sanggup lagi. Kemiskinan ini terjadi karena pemerintah sendiri,” kritiknya. Permasalahan yang disampaikan Bang Mi sama persis dengan yang disampaikan Fahmi yaitu masalah tidakadanya lagi kesatuan. “Ke depan kami berharap kesatuan tetap terjaga. Jangan sampai gara-gara banyak uang perpecahan terjadi. Kami berharap untuk memajukan pertanian dan perkebunan atau hortikultura, pemerintah harus mau memberikan traktor minimal dua unit. Apalagi Pulo Aceh dikenal dengan sebutan peunaso, artinya gudang dari segala bahan pertanian,” paparnya.

Kekecewaan terhadap pemerintah juga diutarakan Mukim Pulo Nasi, M Jafar. Katanya kenapa Pulo Aceh tidak berkembang atau maju tak lain karena posisi Pulo Aceh sendiri berada di luar wilayah Indonesia Bagian Barat. “Karena kami ini kan kawasan orang terluar dan terisolir yang dekat dengan negara lain, jadi tidak perlu dibangun oleh pemerintah,” katanya tersenyum.

Buktinya, kata Mukim, ketika bulan puasa Pulo Aceh mendapat penambahan buka 1 menit. “Lalu coba lihat peta Aceh (provinsi) seperti gambar ikan atau kepala ikan (bekum/binatang) yang tajam giginya, dimulut ikan itu ada benda yang namanya Pulo Aceh. Jadi, Pulo Aceh itu santapan makanan orang lain,” paparnya.

Dalam soal tes pegawai negeri sipil, misalnya, banyak calon guru yang meminta dibuat KTP dan surat rekomendasi di Pulo Aceh. Lalu, begitu lulus atas nama Pulo Aceh, sang PNS tadi tidak kembali untuk mengajar di Pulo Aceh. “Bahkan ada guru yang ditugaskan ke Pulo Aceh untuk mengajar umpamanya 1 bulan, tapi cuma 10 hari yang ada mengajar. Sisanya tidak ada kabar. Padahal, kita sudah menggratiskan untuk trasportasi. Itu kan sama saja darah yang di makan ikan besar, yaitu provinsi,” keluhnya.

Segitukah? Tunggu dulu. Masih banyak sisi lain warga Pulau Aceh dibohongi. Ada juga pengusaha yang nakal seperti meminta jatah di atas 10 persen lebih untuk satu pekerjaan di Pulo Aceh. Lalu, setelah proyek dikerjakan, pembayaran gajipun tak ada. Padahal, mereka sudah memeras keringat dan tenaga masyarakat Pulo Aceh menjadi buruh kasar. “Katanya setelah proyek selesai, tapi begitu selesai kontraktor sudah lari,” kesalnya.

Permasalahan tersebut sudah bukan barang aneh lagi di kalangan masyarakat Pulo Aceh. Ada yang lebih parah lagi seperti jual-beli barang. Yang menikmati keuntungan terbesar justru warga daratan. Hasil pertanian dari Pulo Aceh oleh masyarakat Pulo Aceh di jual kepada masyarakat daratan seharga Rp 5.000. Lalu, masyarakat daratan menjual kembali sampai Rp 10.000 lebih. “Kalau sudah begitu mau apa kami ini, apa pantas kami bergabung dengan negara luar, karena kami sudah termasuk pulau terluar dan terisolir,” katanya sambil tertawa.

Sedangkan Mukim Pulo Breuh Selatan M Sofyan mengatakan, dirinya sering berdiskusi dengan Pemda tentang perkembangan di gampongnya terutama jalan. “Hasilnya Anda lihat sendiri, dan alhamdullilah kami sudah ada jalan walaupun sekarang sedang dalam tahap pembukaan lahan,” katanya.

Sofyan sangat mengharapkan kepada Pemda agar mendukung penuh pembangunan di Pulo Aceh. Pasalnya, wilayah yang dipimpinnya itu sering kedatangan wisatawan, jadi diperlukan dana untuk khurus bahasa asing terutama bahasa Inggris bagi masyarakat. Sementara Muslem (32), salah satu Ketua Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Gampong Gugop, Kemukiman Pulo Breuh Selatan, mengatakan, disamping dana, masalah tenaga SDM juga perlu dibawa ke Pulo Aceh. “Tolong sampaikan kalau ada teman-teman yang mempunyai skill terutama yang kuliah di pertanian agar membantu kami dalam penyuluhan pertanian modern,” katanya.

Bahkan dirinya berharap agar listrik menjadi prioritas utama. Pasalnya, selama ini listrik hanya hidup pukul 18.00 WIB sampai 00.00 WIB larut malam. Masalah ini diungkapkan agar masyarakat yang mempunyai skill bengkel atau pertukangan bisa bekerja teratur. “Sekarang mereka itu bekerja malam hari, bagaimana ini, semestinya malam itu istirahat,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Kantor Gubernur Aceh, Kamaruddin Andalas mengatakan, ADG merupakan bantuan pemerintah provinsi yang diperuntukkan untuk operasional pemerintahan dan pembangunan sebagai salah satu percepatan kemajuan dan kemandirian gampong.

Dana dua sumber itu berasal dari APBA dan APBK. Dimana Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana Rp 100 juta/gampong. “Sementara dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 50 juta/gampong, bantuan dari Pemerintah Aceh yang dibenarkan penggunaannya bagi operasional,” kata Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, berdasarkan Paraturan Gubernur (Pergub) No. 25/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmu (makmur) gampong, bantuan ADG provinsi digunakan untuk operasional pemerintahan dan pembangunan gampong. Dan dana tersebut tidak dibenarkan untuk honor perangkat gampong. “Jadi, bantuan ADG ini tidak boleh dialokasikan bagi honor perangkat gampong. Semua dana ini harus digunakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak boleh disalahgunakan,” kata Kamaruddin.

Begitupun, katanya, semua itu tergantung kebijakan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan. Ada yang mengalokasikan dana khusus untuk honor perangkat gampong dan ada juga yang memisahkannya. “Khusus ADG bantuan provinsi tidak dibenarkan dialokasikan untuk honor perangkat gampong,” katanya.

Asisten II Pemda Aceh Besar Zulkifli Hasan, membenarkan kalau tiap gampong diberikan dana dari ADG sebagai tahap awal Rp 50 juta. “Besaran untuk tiap desa nantinya diperuntukkan sesuai dengan kriteria dan tidak semua gampong mendapat segitu,” katanya. Salah satu kriteria, kata Zulkifli, adalah luas wilayah, banyaknya jalan desa dan banyaknya sarana pendidikan. Selain itu, ADG juga akan disalurkan pada pemberdayaan masyarakat. Zulkifli membenarkan kalau Pulo Aceh sebagai kawasan pulau terluar. Alasannya, sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk melindungi daerah terluar dengan batasannya pulau terluar. “Tidak ada makna lain. Dan kawasan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat termasuk anggaran pembangunannya dari APBN khusus, di samping sebagai kawasan pertahanan keamanan,” katanya.

Saat ini, ungkap Asisten II Bidang Perencanaan Pembangunan, Pemkab Aceh Besar tetap komitmen untuk membangun seluruh kawasan yang ada di Aceh Besar. “Tapi untuk sementara kita baru sanggup membantu infrastrukturnya saja,” katanya.

* (Umri Praja Muda, S.Hut/Mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB Jurusan Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan)


Tabloid KONTRAS Nomor : 504 | Tahun XI 27 Agustus – 2 September 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: