Posted by: kualaclipping | September 3, 2009

Ketua Pansus Ambalat DPD RI: Persoalan Perbatasan Dapat Ganggu Keutuhan NKRI

www.serambinews.com on 3 September 2009, 09:02

JAKARTA – Permasalahan perbatasan harus ditangani serius oleh Pemerintah Indonesia. Jika tidak, bisa saja menimbulkan gangguan yang berimplikasi kepada lunturnya nasionalisme, terganggunya keutuhan Negara Kesatuan RI (NKRI), dan tercerabutnya sumber-sumber kekayaan alam. Demikian laporan Panitia Khusus (Pansus) Ambalat dan Kawasan Perbatasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibacakan Ketua Pansus, Adnan NS, dalam Sidang paripurna ke-17 DPD RI di Senayan Jakarta, Rabu (2/9).

“Permasalah perbatasan adalah masalah krusial dan strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius,” ujar Adnan NS, mantan ketua PWI Aceh. Disebutkan, muramnya wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara dan tercerabutnya hak-hak warga negara oleh kepentingan luar yang berakibat kepada tetap miskinnya rakyat Indonesia di perbatasan akan bermuara pada kegagalan kehadiran negara di mata rakyat perbatasan. “Bagi Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asean, persoalan perbatasan memiliki arti penting mengingat seringnya terjadi berbagai gangguan dan ancaman, keamanan, aksi penyeludupan, illegal loging, illegal fishing, trafficking, terbukanya jalur terorisme, perdagangan narkoba menipisnya nasionalisme dan lain-lain,” tukas Adnan NS.

Pulau tak bernama
Adnan NS menjelaskan di Indonesia terdapat 17.508 pulau. Dari jumlah itu yang baru memiliki nama 5.700 pulau, selebihnya 11.801 pulau lagi belum memiliki nama. “Kita memang memiliki persoalan serius soal pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan,” ujar Adnan menjawab Serambi. Blok Ambalat yang menjadi sengkata dengan Malaysia, merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan kawasan perbatasan kita. “Karena itu kita ingatkan pemerintah untuk serius tangani hal ini,” ujar Adnan.

Ia mencontohkan kawasan lainnya, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Hampir sebagian besar kebutuhan rakyat di kawasan itu dipasok oleh Malaysia. “BBM dipasok oleh Petronas, gas elpiji juga. Plat mobil juga bersilewaran milik Malaysia. Padahal itu adalah kawasan Indonesia,” ujar Adnan NS yang beberapa waktu lalu mengunjungi Krayan.

Persoalan serius perbatasan juga terjadi Sulawesi Utara dan Papua. Salah satu pulau di Sulawesi Utara bahkan sudah dijadikan daerah tujuan wisata oleh pemerintah Filipina. “Lama kelamaan banyak pulau kita akan dikuasai asing,” tukas Adnan dalam mimik serius. Salah satu upaya yang paling mungkin dilakukan menurut Adnan adalah mengubah cara penanganan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan. “Jangan lagi sebut pulau terluar, melainkan pulau terdepan. Perbatasan harus diletakkan di halaman depan Indonesia, bukan lagi halaman belakang,” sebut Adnan.(fik)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: