Posted by: kualaclipping | September 3, 2009

BKRA Paparkan Tujuh Kendala Rehab-rekon

www.serambinews.com on 3 September 2009, 09:24

BANDA ACEH – Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA) memaparkan berbagai problem dan kendala rekonstruksi Aceh sejak berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias 16 April 2009 lalu. Kendala itu dibahas dalam rapim bersama 63 perwakilan negara/lembaga donor dan international NGO, di ruang rapat Kepala BKRA, Rabu (2/9).

Kepala BKRA, Iskandar menyatakan, sedikitnya terdapat tujuh kendala dalam rekonstruksi Aceh yang perlu segera diatasi. Masalah izin tinggal (visa) bagi pekerja asing di Aceh, pajak (tax) dari proyek-proyek yang bersumber dan dikerjakan negara-negara donor, koordinasi rekonstruksi untuk level kabupaten/kota, rand data base untuk memantau, dan input progres fisik pembangunan di semua titik. Selanjutnya, tambah Iskandar, pemindahan tiang listrik di jalur pembangunan jalan yang sedang dikerjakan USAID, pemasukan arus listrik untuk pemukiman relokasi yang dibangun oleh Kuwait Red Crescent di Calang, serta soal serah terima rumah untuk masyarakat.

BKRA selaku penyambung koordinasi rekonstruksi Aceh menawarkan beberapa solusi terhadap problem-problem itu. Menurut Iskandar, visa bagi pekerja asing, dapat diurus/diperpanjang melalui Bappenas dan pajak terhadap proyek-proyek asing kembali ke aturan normal atau tidak lagi bebas pajak sejak 31 Maret 2009. Sementara untuk koordinasi proyek di kabupaten/kota, tambah dia, telah dibantu oleh UNDP dengan menempatkan liassion officer di setiap kabupaten dan seorang koordinator di kantor BKRA. “Proyek-proyek di semua kabupaten perlu dipantau secara rutin dan menginput progress fisik secara terjadwal agar pembangunannya terkendali,” papar Iskandar di hadapan puluhan pelaku rekonstruksi Aceh.

Untuk pemindahan tiang-tiang listrik di jalan yang sedang dibangun USAID, sambung Iskandar, akan diupayakan dana dari Satker Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dengan melakukan revisi terhadap DIPA 2009. Mengenai arus listrik ke pemukiman relokasi Kuwait di Calang, kata Iskandar, pembukaan jalur PLN ke wilayah itu merupakan otoritas pemerintah. Sementara biaya pemasangan arus baru bagi rumah korban tsunami tidak dikenakan biaya karena telah didanai seluruhnya oleh BRR NAD-Nias.

Sementara Kepala Humas BKRA, Juanda Djamal, berharap agar rumah bantuan untuk korban tsunami secepatnya diserahkanterimakan kepada penerima dengan dilengkapi surat-surat yang sah. “Serahterima ini perlu dilakukan segera agar memberikan rasa nyaman penerima yang berhak,” katanya. Ditambahkan Juanda, beberapa waktu lalu sudah terdeksi lagi beberapa penerima rumah yang tidak berhak di Calang. “Canadian Red Cross telah melaporkan pada kami tentang beberapa nama penerima rumah ganda atau beneficieries non korban tsunami di lokasi yang mereka bangun,” ungkap Juanda.

Semua stakeholders yang hadir dalam rapat evaluasi kendala rekonstruksi Aceh menyatakan sepakat untuk berkerjasama dalam menuntaskan berbagai kendala demi penyelesaian proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Aceh. “BKRA siap menjadi fasilitator dalam memenuhi kebutuhan stakholders itu sekaligus siap melakukan evaluasi rutin secara terjadwal,” tutur Juanda.(rel/nal)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: