Posted by: kualaclipping | September 1, 2009

Soal Kasus Bibit Sawit; Dewan Minta Diusut

www.serambinews.com on 1 September 2009, 09:08

SUBULUSSALAM – Aparat penegak hukum didesak segera mengusut kasus pengadaan sebanyak 165.000 batang bibit kelapa sawit yang berasal dari APBA tahun 2008-2009. Desakan disampaikan anggota DPR Kota Subulussalam, kepada Serambi, Senin (31/8) saat meninjau lokasi pembibitan di Kugdong, Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri.

Peninjauan dilakukan para wakil rakyat menyusul gencarnya pemberitaan kasus pengadaan bibit kelapa sawit yang dinilai menyimpang di berbagai media. Di lapangan anggota dewan yang terdiri dari Karlinus, Ir Netap Ginting dan Syarifuddin menemukan puluhan ribu batang bibit kelapa sawit yang kondisinya hidup segan mati tak mau. Pasalnya, meski telah lebih setahun namun bibit terkait tidak layak tanam karena pertumbuhannya yang sangat memperihatinkan. Bahkan tak sedikit tingginya yang hanya sejengkal. Menyaksikan kondisi bibit ini anggota dewan terlihat kesal bercampur kecewa. Seperti yang diakui Netap Ginting, bahwa bibit-bibit yang menguras uang negara milyaran rupiah tersebut tidak layak tanam. Padahal, bulan ini merupakan jadwal pembagian bibit tersebut kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Karenanya, Netap meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut kasus proyek multi years tersebut.

Netap menyoroti kepala dinas perkebunan setempat yang dinilai buang badan dengan masalah tersebut. Seharusnya, lanjut Netap, dinas perkebunan Kota Subulussalam tidak boleh buang badan mengingat ini merupakan wilayahnya. Ditegaskan, semestinta dinas perkebunan setempat menindaklanjuti persoalan apapun yang terjadi agar tidak berkelanjutan. “Sebagai kepala dinas harusnya jangan tinggal diam, ini kesannya selalu buang badan kalau ditanya masalah bibit,” sesal Netap

Sementara anggota dewan lainnya, Karlinus mensyinyalir kalau bibit tersebut bukan dari benih bersertifikat. Sehingga kalaupun pertumbuhan bibit bagus maka tetap tidak layak untuk disalurkan kepada masyarakat. Pasalnya, produksi bibit palsu hanya mampu sekira tujuh ton pertahun padahal sejatinya bila bibit berkualitas hasil panennya mencapai 38 ton pertahun. “Jadi kalau sempat dibagikan bukannya menambah kesejahteraan masyarakat tapi membuat rakyat makin melarat karena biaya perawatan dengan hasil tidak sesuai,” tegas Karlinus dan dibenarkan anggota dewan lainnya, Syarifuddin

Kasus pengadaan bibit kelapa sawit yang menelan dana dua milyar lebih ini juga pernah disorot oleh anggota Tim Pansus XVIII DPR Aceh ketika berkunjung ke Kota Subulussalam bulan lalu. Anggota dewan yang terdiri dari Syamsul Bahri dan Sahidi Hasan Porang itu menilai proyek pengadaan bibit salah perencaan. Akibatnya, bibit yang sejatinya disalurkan pada bulan September mendatang tidak sesuai standar karena kondisinya hidup segan mati tak mau.

Menurut Sahidi, idealnya, bibit kelapa sawit baru layak tanam dalam usia 14 bulan dan harus pula berasal dari benih besertifikat. Sehingga, kata Sahidi, tidak mungkin dapat tercapai kalau dalam setahun dilakukan penyediaan lahan dan pembibitan. Pasalnya, untuk masalah lahan saja, perlu diperhatikan apakah telah ada jalan pengangkutan bibit ke tempat penanaman. Masalahnya, lanjut Sahidi, banyak kepala SKPD yang tidak berani membantah keinginan gubernur sehingga berakibat terbenturnya berbagai program terhadap perencanaan.(kh)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: