Posted by: kualaclipping | July 18, 2009

PKA V dan Pergeseran Nilai Kebudayaan

www.serambinews.com on 18 July 2009, 09:02

Opini Oleh: Zulfikar Sawang

PKA, kepanjangannya adalah Pekan Kebudayaan Aceh. Bukan Pekan Kesenian Aceh, apalagi Pekan Kedai Aceh seperti dimaknai Barlian AW pada opini Hr Serambi, Senin (13/7) atau Peukateun Aceh yang ditulis Ampuh Devayan di Panteue Hr Serambi, Minggu (12/7). Karena itu, kegelisahan dua sosok budayawan tersebut (Barlian dan Ampuh) patut menjadi catatan terpenting dalam konteks manifestasi nilai-nilai kebudayaan Aceh semacam pagelaran PKA.

Penyelenggaraan PKA tentulah dimaksudkan sebagai upaya melestarikan kekayaan budaya Aceh dan menjadikannya spirit berperi-kehidupan dalam suatu hubungan universal masyarakat manusia. Orisinalitas kultur keacehan diakui mengandung sifat humanisme dan bermuara pada maujud social yang amat dinamis. Itulah akar kekuatan Aceh sehingga pada ruang dan waktu manapun ia memiliki eksistensi social amat kuat dalam rasionalitas egalitarian.

Di antara titik kesamaan atas “gugatan” Barlian dan Ampuh terhadap PKA V yakni terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilimpahkan kepada even organizer (EO) – dalam hal ini PT Dimerta Internusa – yang telah memenangkan tender proyek PKA Pemerintah Aceh. Keduanya memahami keinginan untuk terciptanya penyelenggaraan even secara professional demi memudahkan dan tidak merepotkan. Segala hal teknis menjadi beban tanggungjawab EO dan kita terima beres.

Memang itu cukup menarik dan kita tentu akan bisa menikmati PKA secara nyaman. Namun karena PKA adalah Pekan Kebudayaan Aceh, bukan Pekan Kesenian Aceh apalagi Pekan Kedai Aceh ataupun Peukateun Aceh, maka menyerahkan penyelenggaraan PKA kepada EO merupakan salah satu bentuk rekayasa struktural yang berdampak pada pergeseran kultural yang menghilangkan semangat kegotongroyongan, atau menafikan kultur solider tentang saling percaya dalam satu kebersamaan.

Kebijakan pemerintah Aceh melalui system tender, telah menghilangkan tanggungjawab kolektif orang Aceh. Maka dipastikan, jika kemudian muncul ketidakpuasan di akhir khanduri budaya PKA, tentu kesalahan akan dilemparkan kepada EO sebagai pihak yang telah dibayar. Sisi lain itulah telah merefleksikan suatu stile kehidupan social ekonomi kapitalistik, dan kian mengikis nilai-nilai kebersamaan.

Bermula dari alasan upaya efektivitas dan efesiensi waktu maupun biaya, kemudian keadaan keseharian kemasyarakatan bergeser pada suasana individualisme bahkan cenderung egoisme. Kepekaan sosial menjadi sirna selanjutnya membawa pengaruh pada perubahan kebijakan dan melahirkan sistem yang membuka ruang munculnya kesenjangan hidup baik sisi sosial, ekonomi, politik bahkan budaya.

Terkait dengan EO, tentu tidak diharamkan. Hanya saja kurang tepat kalau PKA diserahkan kepada EO, karena ia adalah even kebudayaan. Beda dengan acara kesenian – sebagai bagian kebudayaan – sepatutnya diserahkan kepada EO agar yang lain dapat menikmati secara nyaman. Tapi PKA sebagai hajatan kebudayaan seharusnya menggetarkan nilai-nilai budaya Aceh dalam semua sektor, termasuk implementasi kebersamaan dalam sebuah kepanitiaan yang dibentuk sendiri melibatkan semua pihak kemudian mendistribusikan tanggung jawab secara proporsional, sehingga PKA menjadi milik dan tanggung jawab kita semua.

Inti dari kekuatan budaya Aceh adalah kebersamaan yang egaliter dalam nilai-nilai ketauhidan yang kuat. Tanggungjawab kolektif atas dasar spirit kejuangan meraih kehidupan kekal yang bahagia dunia dan akhirat telah mengawal eksistensi keacehan hingga sekarang. Udep saree matee syahid..! Seharusnya PKA V menjadi momentum untuk menggetarkan dan menyegarkan kembali budaya kebersamaan pada semua sudut kehidupan. Apalagi pelaksanaannya di tengah gelombang dahsyat globalisasi yang kian menghantam sendi-sendi budaya.

Penting sekali dibangun kesadaran bahwa budaya Aceh tidak boleh menjadi inferior di tengah pertarungan kultural kampung-kampung dunia, tapi harus kian diperkuat sehingga diakui sebagai produk peradaban bersendikan humanisme universal. Kalaupun penyelenggaraan PKA V sudah terlanjur dilelang dan PT Dimerta Internusa memenangkan tender – walaupun tidak professional menurut Ampuh dan Barlian – sebagai EO yang menyelenggarakan PKA V, haruslah dicermati bahwa EO tak ubahnya semacam kontraktor yang membangun masjid. Artinya membangun masjid sebagai proyek pemerintah dan menutup shadaqah umat. Tidak ada tabung amal pembangunan masjid, karena biaya sudah tersedia dan terukur sesuai dengan perencanaan hingga tuntas masjid itu dibangun.

Harus diingat bahwa PT Dimerta Internusa sebagai EO, wajib menjaga untuk menjauhkan diri dari target-target bisnis dalam menyelenggarakan khanduri budaya Aceh. Keikutsertaan elemen kebudayaan dan stakeholder PKA jauh lebih penting dibandingkan menjual lapak meukat di arena PKA kepada para pedagang. Apalagi mencari sponsor, sama artinya dengan membuka tabung amal dalam proyek pemerintah membangun masjid.

* Penulis adalah Ketua Dewan Kesenian Banda Aceh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: