Posted by: kualaclipping | July 9, 2009

Tras Utama: Hutan Aceh Dibabat

www.serambinews.com on 9 July 2009, 11:33

Jika tidak ada kebijakan implementatif yang bisa mengurangi penebangan liar, kondisi hutan Aceh hanya menunggu waktu untuk punah. Jangan sampai anak-anak Aceh kelak hanya bisa melihat hutan dalam bentuk miniatur atau di museum-museum. Seberapa luas hutan Aceh sekarang ini? Jika pertanyaan ini diajukan pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Dinas Kehutanan, mereka mengaku tidak tahu. Tidak punya data valid untuk memastikan luas hutan Aceh yang masih lestari, seperti juga tidak ada data konkret untuk memastikan berapa luas hutan Aceh yang rusak atau telah dirusak. Namun, beberapa lembaga swadaya masyarakat mengaku mempunyai data kerusakan hutan, meskipun masih perkiraan.

Praktek pengrusakan hutan (deforestrasi) ini bahkan terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung, termasuk di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Menurut catatan Walhi Aceh, pada periode 2002-2004 saja luas cakupan praktek deforestrasi mencapai angka hampir 200.000 hektare, dan 605 di antaranya di hutan lindung.

Kerusakan hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi hampir merata terjadi di hampir seluruh wilayah Aceh. Aktivitas ilegal ini berakibat semua wilayah di Aceh saat ini rawan bencana banjir dan tanah longsor. “Dari analisis sistem informasi Geografis yang kami lakukan, luas kerusakan kawasan lindung mencapai 2,1 juta hektare. Dari luas itu, 1,43 juta hektare merupakan hutan lindung yang kondisinya rusak parah karena alih fungsi. Sementara sekitar 665.000 hektare hutan konservasi di Aceh dalam kondisi rusak akibat pembalakan, yang sebagian besar masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser,” kata Koordinator Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi, beberapa waktu lalu.

Dengan kondisi seperti itu, hampir seluruh wilayah Aceh rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan setiap tahun. Lalu, siapa biang keladinya? Menurut sebuah sumber dari Dinas Kehutanan, pelaku illegal logging selama ini adalah masyarakat di sekitar hutan yang dimanfaatkan oleh cukong kayu, oknum aparat TNI/Polri, oknum aparat pemerintah daerah, mantan kombatan GAM. Saat rehab-rekons sedang gencar-gencarnya, aktivitas penebangan liar semakin marak, berbanding lurus dengan kebutuhan kayu untuk kegiatan proses rehab dan rekons Aceh.

Kapolda Aceh, Irjend Pol Adytiawarman di ruang kerjanya Selasa (22/6), mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas terhadap kasus-kasus illegal logging. “Saya terus terang saja, saya benarnya tidak iklas soal illegal logging itu di sini. Sebab kita dituduh saja, orang lain punya kerja, kantong orang yang penuh, polisi yang ditunjuk, ya kalian-kalian (maksudnya wartawan-red) ini ikut-ikutan juga. Illegal logging, kayunya cuma dua tiga puntung ilegal logging. Yang nebang dan babat puluhan dan ratusan hektar kalian diam aja, “ katanya.

Lahan pun terdegradasi
Ketika Pemerintah Aceh sedang getol mengampanyekan moratorium logging (jeda tebang sementara) ternyata di sisi lain sejumlah pihak menilai saat ini terdapat ribuan hektare hutan di Aceh yang terus mengalami kemerosotan (degradasi) disebabkan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Akibat pembakaran, sedikitnya muncul 444 titik api yang menyebabkan meningkatnya suhu udara di Aceh dan kemerosotan lahan secara besar-besaran. Fenomena munculnya titik api ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2007 dan menjadi pemandangan buram yang terlihat secara kasat mata. Namun, eskalasinya terus meningkat drastis. Buktinya, hingga periode Mei 2009, jumlah titik api (hot spot) mencapai 444 titik yang tersebar di seluruh Aceh. Jumlah ini tentu mengkhawatirkan, sebab hingga Mei tahun 2009, jumlahnya telah mendekati jumlah titik api pada tahun 2007 yang mencapai 545 titik. Menariknya, menurut data yang diperoleh dari hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesai (Walhi) Aceh, sebagian titik api justru muncul di lokasi HGU (Hak Guna Usaha) dan di sekitarnya. Itu artinya, ada kemungkinan perusahan-perusahaan yang diberi HGU membuka hutan dengan cara membakar.

Dalam hal ini, sikap pemerintah untuk melindungi lingkungan dianggap masih setengah-setengah meski di sisi lain Pemda Aceh menggalakkan moratorium logging dan Aceh Green Vision (AGV). Direktur Eksekutif Walhi Bambang Antariksa, melalui Kabid Riset dan Investigasi, M Oki Kurinawan, Selasa (30/6), kepada Kontras mengatakan, selain penebangan liar, munculnya ratusan titik api di Aceh dinilai sebagai sebuah masalah besar yang harus ditanggapi secara serius oleh Pemda Aceh. Pasalnya, munculnya titik api sangat mempengaruhi degradasi lahan dan hutan. Selain menyebabkan kemerosotan lahan, munculnya titik api juga mempengaruhi suhu udara di Aceh yang kian meningkat.

Munculnya titik api disebabkan adanya pembukaan lahan oleh warga secara tidak benar yakni dengan cara membakar lahan. Dari hasil investigasi Walhi, selain pemabakaran yang dilakukan oleh masyarakat, ternyata banyak titik api yang berada di lokasi HGU. “Memang selain di lokasi HGU, juga ada titik api yang memang diciptakan oleh masyarakat biasa. Ini bisa saja berhubungan dengan program bantuan sawit yang diprogramkan pemerintah. Selama ini kita hanya berbicara masalah titik api di Pulau Sumatera, padahal di Aceh juga sangat mengancam dan harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah,” katanya.

Dikatakan, jumlah titik api terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai Juli tahun 2007 terdapat 207 titik api. Jumlah ini kian bertambah di tahun 2008 yang mencapai 545 titik api. Jumlah ini meningkat lagi, sebab pada paruh waktu tahun ini atau hingga Mei 2009 saja, jumlah titik api telah mencapai 444 titik. “Itu merupakan jumlah yang telah diinvestigasi hingga Mei, sedangkan pada Juni 2009, terdapat tambahan titik api sebanyak empat titik di bagian Barat Aceh,” kata Oki.

Jumlah titik api yang tersebar di seluruh Aceh ini diinvestigasi dan dipetakan oleh Walhi. Jumlah titik api terbanyak terdapat di kawasan Barat-Selatan Aceh. Kondisi terparah terdapat di Aceh Barat (112 titik), selanjutnya Nagan Raya (90), Abdya (78), Singkil (75), Aceh Timur (12), Gayo Lues (11), Aceh Jaya (10), Bener Meriah plus Aceh Tengah (10), Aceh Tenggara (3), Langsa (3), Aceh Tamiang (2) dan Aceh Besar sebanyak satu titik. “Ini titik api yang tentunya menyebabkan kemerosotan lahan dan hutan yang disebabkan oleh pembakaran. Kita punya peta dan titik koordinatnya. Di samping itu, kita yakin bahwa degradasi yang disebabkan illegal logging juga masih berjalan dan kondisinya masih sama seperti tahun lalu,” kata Oki.

Menurut Oki, selain memantau masalah penebangan liar, Walhi menilai bahwa pembakaran lahan merupakan masalah yang sangat serius belakangan ini. Dalam hal ini pemerintah diminta untuk bertindak tegas, apalagi sebagian titik api terdapat pada lokasi HGU yang tentunya dibekingi pihak tertentu.

Dinas terkait seperti Dinas Kehutanan baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi diminta untuk memberi sanksi tegas dan melakukan upaya-upaya preventif. “Sebenarnya telah ada regulasi tentang itu, namun hingga saat ini kita belum melihat tindakan konret dari pemerintah apakah sudah menyurati pemilik HGU atau belum. Jika memang sudah, maka pemerintah harus memberi sanksi tegas agar pembakaran tak lagi berlangsung,” katanya. Ditambahkan, para pemilik HGU juga harus tahu diri dan mematuhi peraturan yang berlaku. “Dalam hal ini peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, bukan malah sebaliknya ikut-ikutan membakar lahan,” katanya. (gun/sup/sak)


Tabloid KONTRAS Nomor: 496 | Tahun 2 – 9 Juli 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: