Posted by: kualaclipping | July 9, 2009

Potret Hutan di Aceh Tamiang: Hasil Monitoring Lembahtari

www.serambinews.com on 9 July 2009, 11:31

Lembahtari adalah sebuah LSM yang peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup. Pimpinan LSM yang berkedudukan di Aceh Tamiang ini adalah Sayid Zainal. Berikut pendapat pria ini seputar persoalan hutan di kawasan Aceh Tamiang.

1. Secara umum kondisi tutupan lahan di Aceh Tamiang sudah kritis, yang tersisa hanya kawasan hutan lindung dan hutan produksi bekas HPH PT. Kuala Langsa dan PT. Tripta Rimba Jaya (TRD) yang kemiringannya mencapai 40%, berbatas langsung dengan Aceh Timur, Gayo Lues, dan Kabupaten Langkat Sumatra Utara (Wilayah Sikundur Besitang atau Wilayah Taman Nasional Gunung Louser (TNGL). Daerah ini pun sejak tahun 1998-2008 terus dijarah tegakannya termasuk dialihkan menjadi perkebunan sawit daerah yang terbatas dengan Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang. Wilayah TNGL ini kerusakan hutan mencapai 8.000 Ha, bahkan ada fakta di wilayah TNGL ini sebagian telah terbit Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Timur. Sampai kini mengenai tapal batas antara TNGL dengan wilayah batas Tenggulun Aceh Tamiang masih terjadi konflik yang berkepanjangan, karena tidak ada tapal batas yang permanen.

2. Sejak tahun 2005, di Kabupaten Aceh Tamiang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) skala 100 Ha yang permanen telah dihentikan dan dicabut sajak gubernur dijabat Azwar Abubakar. Pascainstruksi Gubernur Aceh, Juli 2007, tentang moratorium logging, tren pemanfaatan kayu adalah kayu kampung dengan izin Datok (Sebutan kepala desa di Tamiang) di atas tanah hak milik untuk kayu kampung. Distribusi jalurnya melalui jalur sungai di Tamiang dan diolah oleh kilang kayu di Kota Lintang Kualasimpang melalui izin Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang. Fakta lain yang ditemukan ternyata kayu-kayu log di kampung wilayah Kemukiman Simpang Jernih Aceh Timur juga didistribusikan melalui jalur sungai Tamiang ke Kualasimpang. Bahkan hasil olahan diangkut dan dijual ke Medan tanpa hambatan.

3. Menurut Lembahtari, kebijakan Gubernur Aceh tentang penghentian sementara (jeda tebang) perlu dikaji ulang dan dievaluasi, termasuk kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sesungguhnya beberapa kebutuhan papan Aceh untuk kayu lokal kita juga tidak sah. Di sisi lain, gubernur juga mencanangkan rencana pembukaan/pembangunan perkebunan rakyat yang mencapai 130 ribu ha, sedangkan Aceh dengan konsep Aceh hijau juga digulirkan. Lalu, kalau kita memperhatikan dua kebijakan ini, mana yang benar? (sak)


Tabloid KONTRAS Nomor: 496 | Tahun 2 – 9 Juli 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: