Posted by: kualaclipping | July 8, 2009

Soal Minimnya Realisasi KPP: Pemda, BPD, dan Pengusaha Harus Duduk Bersama

www.serambinews.com on 8 July 2009, 14:52

BANDA ACEH – Minimnya realisasi penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha (KPP) korban tsunami di Aceh telah menimbulkan saling tuding antara Pemda dengan pihak penyalur: Bank BPD Aceh. Karena itu, Bank Indonesia (BI) Banda Aceh menilai, persoalan itu harus segera diselesaikan.

Masing-masing pihak termasuk pengusaha harus duduk bersama memecahkan masalah tersebut. “Kita melihat ada kesungguhan dari semua pihak terhadap program tersebut. Kalau ada kendala teknis, sebaiknya duduk bersama,” kata Pemimpin BI Banda Aceh, Mahdi Muhammad, kepada Serambi, Selasa (7/7).

Menurut dia, semangat yang sudah ada tersebut lah yang harus dijaga. Apalagi secara prinsip, semua sudah sepakat untuk merespon program kredit dimaksud. Kesepakatan itu menurut dia, jauh lebih mahal dari pada persoalan teknis. BI sendiri diakuinya, dimungkinkan ikut campur dalam mengatasi permasalahan tersebut. “Saya kira boleh saja BI berperan sebagai intermediasi antara bank dan dunia usaha,” demikian ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Firmandez, mengatakan, untuk mempercepat penyaluran, BPD harus membentuk tim-tim khusus. Minimal sambung dia, dapat menyalurkan kredit terhadap permohonan yang sudah masuk. “Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau pada pelaksanaannya ada kendala, itu bisa didiskusikan bersama untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh, Dahlan Sulaiman, juga berpendapat sama. Menurut dia, saat ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Jika memang tak sanggup, BPD bisa menyatakan secara resmi melalui surat kepada Pemerintah Aceh dan Menteri Keuangan. “Jangan sampai hal yang sudah susah payah kita perjuangkan menjadi sia-sia. Jangan sampai pusat menarik kembali bantuan yang sudah diberikan ini karena masalah yang berlarut-larut. Jangan sampai apa yang terjadi pada dana moratorium terulang lagi untuk KPP,” tukasnya.

Ia mengaku bisa memahami kesulitan yang dihadapi BPD dalam menyalurkan kredit dimaksud. BPD tidak mungkin memproses semua permohonan yang masuk dalam waktu singkat. Karena itu, perlu dicarikan jalan keluar bersama, salah satunya dengan membuka kran bank-bank lain untuk menyalurkan KPP.

Pembukaan kran kepada bank-bank lain itu juga sangat didukung BPD. Direktur Utama Bank BPD Aceh, Aminulhah Usman, mengatakan “Untuk mempercepat penyaluran kredit, ya dengan membuka kesempatan kepada bank-bank lain untuk ikut menyalurkan.”. Namun sebagaimana dikatakan Dahlan kemarin, pembicaraan terakhir pihaknya dengan Direktorat Sistem Manajemen dan Investasi Direktorat Jenderal Departemen Keuangan, belum ada penetapan bank-bank nasional mana saja yang ditunjuk untuk turut menyalurkan KPP. “Namun mereka mengatakan sudah memutuskan bahwa yang akan meyalurkan KPP adalah BRI, Mandiri, dan BNI,” sebut Dahlan.

Sementara itu, Asisten II Setda Aceh, Said Mustafa, menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menunggu jawaban dari Depkeu terkait izin KPP bisa disalurkan oleh bank lain. BPD juga sambung dia, tidak perlu menyurati Menteri Keuangan untuk meminta izin dibolehkannya bank lain menyalurkan KPP. “Sebab, itu sudah dilakukan Pemerintah Aceh,” tandasnya.(ami/yos)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: