Posted by: kualaclipping | July 8, 2009

Selisik: Mempertanyakan Wajah Kota Banda Aceh Pascatsunami

www.serambinews.com on 8 July 2009, 16:19

Banda Aceh sebagai ibukota provinsi yang hancur lebur dihantam tsunami 4,5 tahun lalu, kini mulai menata diri layaknya sebuah kota besar yang lebih teratur, modern, dan lebih nyaman untuk dihuni. Meskipun tingkat pelanggaran tata ruang saat ini sangat tinggi, namun Pemerintah Kota Banda Aceh optimis dapat menertibkan bangunan-bangunan yang tak sesuai dengan peruntukan lahan.

“Karena ke depan, sanksi terhadap pelanggaran tata ruang bukan hanya diberikan kepada pemilik bangunan, tapi pihak yang memberi izin juga akan dikenakan sanksi jika melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan,” kata Sultan Muhammad Rusdi, Ketua Pansus Rancangan Qanun Kota Banda Aceh, kepada Kontras, Senin (29/6).

“Tingginya pelanggaran tata ruang saat ini disebabkan para pemilik bangunan, khususnya tempat bisnis, tidak sabar menunggu lahirnya Qanun Tata Ruang. Memang pembahasannya agak lama, karena RTRW Banda Aceh kali ini lebih komprehensif agar konsep yang disusun memenuhi kebutuhan masyarakat ke depan,” tambahnya.

Kasus terbaru yang mencuat yaitu pembangunan wahana hiburan keluarga Banda Water Boom (BWB) di kawasan Ulee Lheue. Meskipun hingga kini belum mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun tempat hiburan itu terus beroperasi sejak dibuka 30 Mei 2009 lalu. Padahal Pemko Banda Aceh sudah berulang kali menegur dan memanggil pemiliknya. Tempat wisata air itu pun diancam akan dibongkar paksa sebagian bangunannya, karena tak mengikuti aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Jika Qanun Tata Ruang Kota Banda Aceh disahkan nantinya, bangunan tempat hiburan itu malah terancam harus dibongkar seluruhnya. Karena lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan lindung yang berada dalam jarak 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi. Sehingga harus dibebaskan dari bangunan.

Bukan itu saja, sebagian besar bangunan di pusat kota juga akan terancam dibongkar untuk menyesuaikan dengan Rencana Pola Ruang Kota dalam Qanun RTRW yang baru. Contohnya, SPBU dan pertokoan di kawasan Simpang Jam yang terletak di antara Kerkhoff dan Museum Tsunami. Karena kawasan itu akan ditetapkan sebagai salah satu kawasan situs budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Peruntukan lahan bagi situs budaya dan peninggalan sejarah lainnya di Banda Aceh yaitu Masjid Raya Baiturrahman, Komplek Museum Aceh, Gunongan, Taman Putroe Phang, Pendopo, Kerkhoff, Makam Syah Kuala, serta makan dan bangunan bersejarah lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu sejumlah lapangan olah raga yang telah ada. Selain itu, kawasan yang akan ditetapkan sebagi RTH yakni sepanjang pantai dari Ulee Lheue sampai dengan muara kanal banjir di Alue Naga, kecuali untuk kawasan sekitar pelabuhan Ulee Lheue dan kawasan perikanan Lampulo. Sepanjang bantaran sungai Krueng Aceh juga termasuk ke dalam kawasan RTH yang harus dibebaskan dari bangunan.

Jika melihat Rancangan Qanun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2009 yang akan disahkan, Banda Aceh tampaknya akan menjadi sebuah kota yang teratur dan sistematis. Karena mengatur secara detail tentang sistem kota, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Semangat membangun sistem yang lebih rapi ini, mungkin muncul dari kejenuhan melihat penggalian badan jalan secara berulang-ulang, sehingga merusak badan jalan yang ada. Atau karena melihat semrawutnya penataan terminal angkutan yang kerap menimbulkan kemacetan. Dalam sistem kota yang disiapkan, khususnya penyediaan sarana bagi pejalan kaki, pemerintah wajib menyediakan jembatan penyeberangan di lokasi padat lalu lintas, dan akses bagi penyandang cacat.

Jalur-jalur antisipasi dan evakuasi bencana juga tak terbatas pada bencana gempa dan tsunami, tapi juga terhadap bencana banjir dan kebakaran. Dalam qanun yang akan disahkan, pemerintah bisa mengambilalih lahan pribadi untuk dijadikan akses bagi pemadam kebakaran. Sehingga peristiwa terbakarnya 10 rumah di Kelurahan Suka Damai beberapa waktu lalu, akibat tidak adanya akses untuk pemadam kebakaran tidak terulang lagi.

Untuk sarana angkutan umum, pemerintah membangun terminal-terminal sesuai klasifikasinya. Antara lain terminal regional (type A) Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), type B Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota type C di kawasan Batoh/Peunyerat. Sementara, terminal Setui dan terminal Keudah akan dialihfungsikan menjadi kawasan campuran.

Untuk mengantisipasi kebutuhan angkutan umum massa yang akan datang, akan dibangun sistem transportasi monorel. “Mungkin saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi monorel tersebut, namun lahan untuk lintasan monorel perlu disiapkan mulai sekarang. Sehingga cita-cita ini bisa diwujudkan di masa akan datang, ketika keberadaan monorel sudah menjadi sebuah tuntutan transportasi massal yang murah,” ungkap Sultan.

Dalam membangun sistem transportasi kota, selain mengandalkan angkutan darat, pemerintah juga akan mengembangkan sistem transportasi sungai. Sejumlah pelabuhan mini sudah mulai dibangun saat ini walaupun masih terbatas untuk pengembangan wisata air. Namun kedepan, pelabuhan tersebut akan dipadati dengan angkutan sungai untuk penumpang dan barang, layaknya di Venesia, sebuah kota sungai di Eropa. Tapi sebelum khayalan itu diwujudkan, tugas pertama pemerintah kota adalah membersihkan sampah yang menumpuk di sepanjang aliran sungai tersebut.

Sedangkan untuk jaringan kabel listrik dan pipa air bersih, pemerintah akan menerapkan sistem jaringan bawah tanah secara terpadu. Sehingga menjamin keindahan, keamanan, serta tidak menimbulkan kerusakan badan jalan dan jembatan. Pembangunan sistem jaringan bawah tanah ini sudah mulai diterapkan di sepanjang jalan Banda Aceh-Ulee Lheue, dan akan diterapkan di jalan-jalan kota lainnya.

Pengembangan kawasan budi daya kota yang mulai dikembangkan Pemkot Banda Aceh, yaitu dengan menetapkan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, dan kawasan lainnya. Untuk kawasan industri terbagi dalam skala industri besar –seperti industri perikanan samudera di Lampulo, dan industri skala sedang dan kecil yang lokasinya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kota. Sedangkan untuk kawasan industri rumah tangga yang menyatu dengan tempat hunian, dapat berlokasi di permukiman sepanjang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Dan setiap kegiatan industri khususnya skala besar dan sedang, harus menyediakan sistem pengolahan limbah.

Pengembangan kawasan wisata di Banda Aceh meliputi wisata bangunan bersejarah dan situs budaya, seperti Masjid Raya Baiturrahman, Museum Aceh, Gunongan, Taman Putroe Phang, Pendopo, Kerkhoff, Makam Syiah Kuala, Makam Tgk Dibitai, Makam Iskandar Muda, Makam Kandang XII dan makam bersejarah lainnya, Gampong Pande, serta Taman Ratu Safiatuddin.

Selain itu, kawasan wisata alam diarahkan ke kawasan pantai mulai dari Ulee Pata hingga Alue Naga, yang didukung oleh hutan mangrove dan hutan wisata. Kawasan wisata tsunami (tsunami herritage) yaitu Ulee Lheue, Pasi Lamthung, Kuala Cakra dan Arusan, Lampulo, Deah Raya, dan Alue Naga.

Kawasan pemukiman juga akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepadatannya, untuk disesuaikan dengan aturan-aturan yang harus ditaati warga kota Banda Aceh. Kawasan yang akan ditetapkan sebagai permukiman kepadatan tinggi yaitu Kampung Baru, Keudah, Lampaseh Kota, Merduati, Peuniti, Suka Ramai, Suka Damai, Neusu Jaya, Punge Jurong, Setui, Lamteumen, Kuta Alam, Peunayong, Kampung Keramat, Kampung Laksana, dan Kampung Mulia.

Sementara permukiman kepadatan sedang yakni kawasan tengah, timur, dan selatan kota Banda Aceh. Antara lain Kecamatan Jaya Baru, Banda Raya, sebagian Baiturrahman, Lueng Bata, Ulee Kareng, dan Syiah Kuala. Sedangkan kawasan kepadatan rendah terdapat di sebelah utara kota yang terkena tsunami, yaitu Ulee Pata, Gampong Blang, Cot Lamkuweuh, Asoe Nanggroe, Lamjabat, Lamjame, Lampoh Daya, Ulee Lheue, Lambung, Deah Geulumpang, Deah Baro, Alue Deah Teungoh, Gampong Baro dan Blang Oi, Lampaseh Aceh, Pelanggahan, Gampong Jawa, Gampong Pande, Lamdingin, Lambaro Skep, Tibang, Deah Raya, dan Alue Naga.

Konsep penataan kota seperti ini sebenarnya sudah dimulai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dalam blue print-nya. Namun seperti diketahui, konsep tersebut banyak yang gagal. Itu karena rencana tersebut hanya terlihat bagus di atas kertas. Sementara dalam penerapannya, BRR tak mampu menggiring masyarakat ke dalam desain yang telah dibuat.

Kegagalan BRR itu akan terulang jika Pemerintah Kota Banda Aceh tidak maksimal melakukan sosialisasi, dan mengambil kebijakan yang tepat sesuai kondisinya. “Semua warga pasti menginginkan Banda Aceh menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Dan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh sekarang dan akan datang untuk mewujudkannya,” ungkap Sultan yang memimpin Pansus Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Rancangan qanun yang diajukan sejak akhir Februari lalu ini rencananya akan disahkan awal Juli 2009, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.(taufik)


Tabloid KONTRAS Nomor: 496 | Tahun 2 – 9 Juli 2009


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: