Posted by: kualaclipping | July 6, 2009

DPRK Nagan Selasai Bahas Sembilan Raqan 2009

www.serambinews.com on 6 July 2009, 08:35

JEURAM-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya telah selesai membahas sembilan rancangan qanun (raqan) Tahun 2009 dari sebelas raqan yang diajukan eksekutif. Semua qanun yang nantinya akan digunakan pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah itu dapat lebih baik.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Legislasi DPRK Nagan Raya, Abdi Yusrizal kepada Serambi, Minggu (5/7) kemarin. Menurutnya, meskipun sembilan rancangan qanun itu belum disahkan karena akan dilakukan proses klarifikasi dan fasilitasi ke pemerintah provinsi dan pusat terlebih dahulu, pihak legislativ berharap qanun terbaru itu mampu membuat aturan baru sehingga proses pelaksanaan pembangunan dan administrasi dapat lebih baik lagi.

“Ini merupakan bukti komitmen kami selaku wakil rakyat, meskipun masa tugas hampir berakhir, namun kini kami dan teman-teman di DPRK masih bisa dan konsekwen menjalankan amanah rakyat khususnya di bidang legislasi,” ungkapnya. Menurutnya, qanun terbaru tersebut akan dilakukan pengesahan dalam sidang paripurna sekaligus penutupan masa persidangan kedua, sedangkan rancangan qanun (raqan) yang telah dituntaskan pembahasannya antaralain, Raqan tentang RPJPK (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten), Raqan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (P3KD), Raqan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raqan tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, Raqan tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Raqan tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.

Selain itu, juga dilakukan pembahasan rancangan qanun lainnya yakni, Raqan tentang Retribusi Sanitasi dan Farmasi di Bidang Pelayanan Kesehatan, Raqan tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Raqan tentang Retribusi Izin Trayek, Raqan tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet diluar Habitat Alami, serta Raqan tentang Retribusi Penertiban Sertifikasi Kesempurnaan dan Surat Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Tonase Kotor Kurang dari 7 Gross Ton (GT.7). Dari sebelas Raqan tersebut, tukas Abdi, sebanyak tiga Rancangan Qanun tidak dilakukan pembahasan yaitu Raqan RPJPK, dan Raqan Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat Alami, pungkasnya. (edi)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: