Posted by: kualaclipping | July 4, 2009

Kapal Sri Baginda Dibebaskan; Pemerintah Upayakan Percepatan Dokumen

www.serambinews.com on 4 July 2009, 4 July 2009, 08:56

LANGSA – Setelah sempat ditangkap dan ditahan selama sekitar 10 hari oleh TNI AL di perairan Lhokseumawe, kapal nelayan KM Sri Baginda berbobot 37 GT, sejak Jumat (3/7) kemarin sudah dibebaskan kembali oleh pihak Danlanal Lhokseumawe. Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh sebelumnya sudah melayangkan surat permohonan pembebasan kepada Komandan TNI AL Armabar di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Informasi pembebasan kapal nelayan tersebut disampaikan oleh Kepala DKP Aceh, Ir T Razali MSi dan Sekretaris Panglima Laot, M Adli Abdullah SH MCL yang secara khusus menghubungi Serambi, Jumat (3/7). “Kami menyatakan terima kasih kepada semua pihak, terutama Danlanal TNI AL Lhokseumawe yang telah membebaskan kapal milik nelayan Idi Cut, Aceh Timur,” kata T Razali. Hal senada juga dikemukan oleh Sekretaris Panglima Laot Aceh, M Adli Abdullah SH MCL. Selain mengapresiasikan atas kebijakan Danlanal Lhokseumawe, Adli juga menyatakan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu upaya pembebasan kapal nelayan tersebut

Keluarkan SIPI
T Razali juga mengatakan, DKP Provinsi Aceh bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization of United Nations (UN FAO) telah melaksanakan program registrasi 530 unit kapal perikanan untuk 10 GT ke atas. Ia menambahkan, pihaknya melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu/P2TSP akan terus berupaya untuk menyegerakan pengeluaran SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) bagi 530 unit boat yang sudah teregristasi. Namun, kata T Razali, surat itu baru bisa dikeluarkan setelah adanya surat izin (Surat Ukur dan Gross Akte) dari pihak Adpel/Kanpel di Sabang dan Lhokseumawe yang berada di bawah Departemen Perhubungan.

“Namun untuk mendukung kegiatan operasi kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan SIPI sementara yang dikeluarkan oleh P2TSP. Khusus untuk kapal-kapal yang berada di Idi Rayeuk, masa berlaku sampai 11 Agustus 2009,” kata dia. Seperti diberitakan sebelumnya, menyusul ditangkapnya satu kapal nelayan atas nama Sri Baginda 37GT, di perairan Lhokseumawe pada Selasa (23/6) oleh petugas TNI AL Lhokseumawe, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh, Kamis (25/6) melayangkan surat permohonan pembebasan kepada Komandan TNI AL Armabar di Jalan Gunung Sahari, Jakarta.

Lengkapi surat
Sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI AL Lhokseumawe/Aceh Utara, Letkol Mar Muhammad Nadir, meminta pemilik kapal ikan yang beroperasi di wilayah Aceh, melengkapi surat-surat sesuai aturan. Jika tidak, kapal tersebut akan ditangkap bila terjaring saat patroli pantai dilakukan. Imbauan itu disampaikan Muhammad Nadir, Selasa (30/6), terkait banyaknya kapal ikan yang tidak dilengkapi dokumen yang jelas, tapi tetap saja beraktivitas menangguk ikan di laut. “Ketika terjaring patroli, beralasan belum ada surat karena nelayan tersebut korban tsunami,” ujarnya.

Dicontohkan, ketika tertangkapnya Kapal Motor Sri Baginda GT 26 No.534/QQd oleh Kapal Patroli TNI AL, Selasa (23/6) pekan lalu, di perairan Idi Cut, Aceh Timur. Ternyata KM itu tak mengantongi surat izin terutama Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Sedangkan Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) sudah habis masa berlakunya, yakni hingga 13 Maret 2009. “Kami melaksanakan tugas sesuai aturan dan jangan terbentur dengan kebijakan pihak lain yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegas Muhammad Nadir.(yuh)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: