Posted by: kualaclipping | June 25, 2009

SK ‘moratorium logging’ terkesan mandul

www.waspada.co.id on Thursday, 25 June 2009 13:12 WIB – WASPADA ONLINE

KUALA SIMPANG – Berdasarkan hasil pemantauan Lembah Tari di Aceh Tamiang hingga Juni 2009, dari 54 perusahaan perkebunan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lebih kurang 30% areal HGU itu diduga masih bermasalah terutama dengan luasan lokasi perkebunan, baik di wilayah hulu maupun hilir seperti, di Kec. Seruway, Bendahara, Karang Baru, Banda Pusaka, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu dan Kec. Tenggulun.

“Ternyata luas lokasi berdasarkan peta SK HGU berbeda dengan luasan lokasi di lapangan, dan hal ini berkaitan dengan manipulasi data lapangan,” kata direktur eksekutif Lembah Tari Aceh Tamiang, Sayed Zainal, tadi pagi.

Data itu termasuk katanya, berdampak kepada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang pada sektor ini tidak meningkat.

Menurut Sayed, berdasarkan inventarisasi HGU sampai 2008 yang didapat dari BPN Aceh Tamiang (4 Agustus 2008), dari 54 Perusahaan Perkebunan luas mencapai lebih kurang 34.500 Ha.

Sedangkan di lapangan bisa mencapai 40.000 Ha, itu belum termasuk perusahaan perkebunan yang dalam proses mendapat HGU.

“Mereka telah membuka perkebunan sawit dan menambah sampai dalam kawasan lindung dan dalam hutan produksi, jumlahnya mencapai 30 perusahaan mulai dari 20 Ha sampai ratusan hektar,” jelas Sayed.

Namun ditambahkannya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik Provinsi maupun Kabupaten tidak bisa berbuat apapun, termasuk tidak memiliki data yang konkrit.

Fakta dan data lapangan, bahkan BPN hanya lebih memperhatikan pertimbangan dengan alasan peningkatan perekonomian rakyat.

Masalah konservasi dan ketersediaan serta kemampuan lahan selalu diabaikan, apalagi mau berbicara SPO (Pembangunan Perkebunan Sawit Berkelanjutan) jadi hal yang tidak mungkin.

Data perusahaan perkebunan daerah hulu yang menyimpang seperti PT. Mustika Prima Lestari (MPLI), PT. Ronggo Mas Lestari, PT. Alur Putih Abadi, PT. Pati Sari, PT. Nilam Wangi, PT. Emson Sawita. Sedangkan di wilayah hilir PT. Sumber Asih dan ini hanya beberapa contoh saja.

Uniknya, Gubernur dalam SK Moratorium Logging nomor 05/Instr/2007, tidak memberikan aplikasi di lapangan dan terkesan mandul. Apa yang diinstruksikan oleh gubernur dalam SK itu tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.

Oleh karenanya, LembAHtari meminta kepada gubernur segera merealisasikan di lapangan surat keputusan tersebut.

“Lebih jauh Lembah Tari meminta segera dilakukannya evaluasi kinerja gubernur di bidang tanah dan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga konflik di kedua bidang tadi cepat terselesaikan dan tidak akan menimbulkan kerugian daerah maupun Pemerintah Aceh secara umum,” harap Sayed Zainal.
(dat03/ann)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: