Posted by: kualaclipping | June 25, 2009

Masyarakat tolak pencabutan pelabuhan bebas Sabang

www.waspada.co.id on Thursday, 25 June 2009 23:57 WIB – WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Masyarakat kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang menyatakan penolakan atas rencana pemerintah mencabut Undang-undang 37/2000, bila RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan menjadi UU.

Penanggungjawab Tim P2S-KPBS, HT. Anwar Ibrahim, di Banda Aceh, tadi sore, menyatakan, rencana pemerintah mencabut UU 37/2000 tentang pelabuhan bebas Sabang sangat keliru dan itu merupakan pembohongan publik.

Sesuai UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam konsideran menimbang antara lain dinyatakan bahwa Aceh adalah SKPD bersifat khusus/istimewa.

Oleh karenanya adalah satu pembedaan antara daerah Aceh dengan provinsi lain. Bila daerah lain berlaku UU No.32/2004, Aceh dikhususkan dengan UU No.11/2006.

Berkaitan status Sabang tidak terlepas dari pemberlakuan UU No.11/2006, yang di dalamnya juga mengatur tentang pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang.

Menurut Anwar, penetapan suatu kawasan khusus dan atau kawasan untuk perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang diatur tersendiri sesuai pasal-4 UU No.11/2006 yang diperkuat ketentuan pasal 167-170 UU No.11/2006.

Pemerintah Aceh punya hak mengusulkan ke Pemerintah pusat bahwa di Aceh tidak ada istilah kawasan ekonomi khusus. Kalau ada UU lain mencabut freeport Sabang itu berarti bertentangan dengan UU No.11/ 2006.

“Memang Pemerintah dapat membentuk kawasan khusus di Aceh, tetapi di luar kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas,” katanya.

Bila untuk daerah lain diberlakukan KEK, untuk Aceh sesuai dengan pasal 4 UU No.11 disebut pelabuhan bebas dan kawasan khusus.

Ia menyatakan, rencana pencabutan pelabuhan bebas Sabang yang tertuang dalam KEK telah mengaburkan substansi freeport Sabang yang diperkuat dengan UU No.11/2006.

Bila status Sabang dicabut, maka dikhawatirkan akan mengganggu roda perekonomian masyarakat Aceh dan kawasan ekonomi regional.

Untuk itu, Pemerintah diminta segera membatalkan rencana pasal -pasal RUU KEK yang berkaitan dengan pencabutan status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, katanya.

Pemerintah justru agar memperkuat status pelabuhan bebas Sabang dengan mengeluarkan semua peraturan di bawah undang-undang No.37 tahun 2000, membangun semua infrastruktur yang mendukung terlaksananya kegiatan.

Pemerintah melalui Dewan Kawasan Sabang (DKS) segera membuat rencana kerja untuk dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebagai lembaga pelaksana.
(dat05/ann)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: