Posted by: kualaclipping | June 16, 2009

Moratorium Logging Gagal?

Opini oleh:  Dewagumay

www.serambinews.com on 16 June 2009; 08?:22

DUA tahun lalu, tepatnya 6 Juni 2007, pemerintah Aceh menggagas strategi bagaimana menyelamatkan hutan Aceh yang tersisa. Hal ini dikonkritkan dengan keluarnya Instruksi Gubernur No. 5 tahun 2007 tentang jeda tebang untuk hutan alam, atau lebih popular dengan istilah moratorium logging. Selamatkah hutan Aceh?

Itulah pertanyaan yang kerap diajukan setelah dua tahun kebijakan moratorium logging. B ahkan tak sedikit lembaga yang bekerja pada sektor hutan dan lingkungan langsung menilai gagal. Dan sikap skeptis masyarakat itu sangat mungkin terjadi, tetapi jika dikomparasikan dengan kebijakan kehutanan yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur di seluruh Indonesia. Namun Irwandi Yusuf, satu-satunya Gubernur di Indonesia, yang berani menempatkan kepentingan masyarakat secara luas yang masih bergantung pada ekosistem hutan, dibanding mengikuti kepentingan kelompok pebisnis kayu dan pemilik konsesi yang cenderung mengakumulasikan modalnya dan berwatak ekspoitatif dalam melihat sumber daya hutan.

Saya membayangkan ketika kebijakan moratorium logging lahir dua tahun lalu, maka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai orang yang paling tidak disukai oleh kalangan pebisnis perkayuan, baik industri hilir maupun industri hulu. Isu penolakan terhadap kebijakan ini juga melebar pada level masyarakat bawah. Persoalan yang muncul adalah akses dalam pemanfaatan kayu untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Apakah kebijakan moratorium logging mandul? Apakah kebijakan ini tidak tepat dan efektif? Jawabannya, tidak dan sangat tepat dan efektif diberlakukan. Jika demikian, mengapa kemudian kebijakan ini dianggap tidak popular dan tidak didukung oleh banyak kalangan? Pertama, pemulihan terhadap daya dukung lingkungan termasuk ekosistem hutan akan berdampak dalam jangka panjang. Terjadinya banjir dan tanah longsor adalah akibat kerusakan hutan yang berlangsung puluhan tahun lalu. Dalam konteks Moratorium Logging, maka yang sedang dilakukan hari ini adalah untuk keberlangsungan ekosistem di masa depan.

Jika orientasi dan harapan banyak pihak bahwa hasil moratorium logging dapat dinikmati dalam jangka pendek, hal inilah kemudian memunculkan pendapat, bahwa moratorium gagal dan tidak efektif. Idealnya moratorium logging dilakukan dalam jangka waktu dua puluh tahun. Jika tetap konsisten dilakukan, pada periode itu Aceh akan menjadi eksportir kayu, dan eksportir air bersih. Seperti yang dilakukan Provinsi Riau menjual air bersihnya ke Singapura. Sementara daerah lain, pada periode itu akan mengalami kekeringan dan kekurangan bahan baku kayu, karena terlambat melakukan perlindungan terhadap hutannya.

Kedua, ada perbedaan cara pandang dalam melihat sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh. Paradigma pembangunan selalu menempatkan sumberdaya alam (SDA) yang terdapat di perut bumi sebagai sumber yang mendatangkan pendapatan, sehingga hutan sebagai kayu dan bahan mineral di dalamnya harus dikeruk. Inilah kemudian menyebabkan kebijakan moratorium logging sangat tidak popular, bahkan ditentang.

Pada periode ini, ketika issue lingkungan menjadi persoalan penting bagi negara-negara di dunia banyak mekanisme pendanaan dari pelestarian jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya melalui mekanisme REDD, sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga hutan. Kita tidak harus mengeruk bahan mineral di bawah perut bumi Aceh, kita tidak harus menghabisi hutan kita, kita tidak harus mengkonversi lahan pertanian untuk industri, mengapa kita harus menggadaikan sumberdaya alam kita. Jika dengan memanfaatkan jasa lingkungan kita mampu menghasilkan pendapatan, mengapa harus kita keruk perut bumi? Banyak potret investasi berbasis industri keruk justru menghasilkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan struktural, yaitu kehilangan aset produksi.

Ketiga, kebutuhan kayu domestik untuk rumah tangga, isu ini menjadi krusial ketika menjadi alat kampanye politisi. Moratorium logging divonis sebagai kebijakan yang tidak memihak rakyat, padahal jika kita membaca Ingub tentang moratorium logging sudah sangat jelas dan spesifik, antara lain: kebijakan moratorium logging berlaku pada hutan Alam, sedangkan kebutuhan kayu domestik untuk rumah tangga bisa memanfaatkan kayu yang berasal dari tanah milik atau IPKTM (Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) yang secara teknis akan diatur oleh Dinas Kehutanan. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa, kesalahan fatal jika menganggap kebijakan moratorium logging sebagai kebijakan yang melarang pemanfaatan kayu. Jika dikupas lebih dalam, Ideologi kebijakan moratorium logging justru ingin menyelamatkan masyarakat yang menjadi korban eksploitasi hutan secara besar-besaran.

Pengelolaan hutan Aceh
Kebijakan moratorium logging hanyalah sebagai pintu masuk untuk menuju pengelolaan hutan Aceh yang adil dan lestari. Pun demikian banyak catatan yang harus dirapikan selama kebijakan moratorium logging diberlakukan. Di antaranya pelaksanaan di tingkat lapangan, terdapat gap informasi yang begitu besar antara masyarakat dan pembuat kebijakan, sehingga kerap menimbulkan salah interpretasi.

Telah banyak kesimpulan dalam melihat sistem pengelolaan hutan Aceh secara utuh. Setidaknya ada dua aspek penting. Pertama, sistem pengelolaan hutan Aceh harus menjawab kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa lingkungannya, seperti pasokan sumber air untuk kebutuhan hidup, lahan pertanian yang subur, bebas dari konflik satwa, bebas dari ancaman banjir, longsor, erosi, dan sedimentasi di sungai. Kedua, terjamin-nya upaya konservasi keanekaragaman hayati, termasuk fauna khas Sumatra, seperti Harimau, Gajah, dan Orang Utan.

Pertanyaan-nya sistem pengelolaan bagaimana mampu menjawab dua aspek penting tersebut? Sedikit illustrasi bagaimana menggambarkan cara pandang umum dalam melihat aturan dan fungsi hutan. Aturan-aturan yang berlaku untuk mengatur pengelolaan sumberdaya hutan kerap tidak dipatuhi oleh banyak pihak karena dianggap hanya mengakomodir kepentingan satu pihak. Kemudian, cara pandang dalam melihat hutan hanya sebagai tegakan pohon, tanpa melihat nilai ekonomis lainnya, dan terakhir jaminan apa yang bisa didapatkan dengan menjaga hutan.

Dari illustrasi singkat itu kita bisa menyimpulkan dan mempunyai satu cara pandang dalam menjawab sistem pengelolaan hutan yang menjadi kebutuhan bersama. Syaratnya, pertama, sistem pengelolaan hutan harus dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Artinya tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Maka aturan-aturan yang dibuat akan menjadi kesepakatan bersama. Kedua, sistem pengelolaan hutan harus menjawab kebutuhan masyarakat secara ekonomis, seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu, pengembangan ekowisata, dan mencari alternatif sumber pendanaan melalui pelestarian hutan. Ketiga, sistem pengelolaan hutan harus memberikan jaminan manfaat secara langsung kepada masyarakat, berupa jasa lingkungan. Jika aspek pengelolaan hutan Aceh ini dapat terpenuhi, maka Aceh tidak memerlukan investasi yang berbasis keruk, destruktif, dan eksploitatif.

* Penulis adalah pegiat Lingkungan tinggal di Banda Aceh.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: