Posted by: kualaclipping | June 15, 2009

Status Lahan tak Jelas; Warga Simpang Jernih Serba Salah

www.serambinews.com on 15 June 2009; 08:53

KUALA SIMPANG – Nasib warga Kecamatan terpencil Simpang Jernih, Aceh Timur bagai “buah simalakama”, serba salah dalam menjalankan aktifitas meningkatkan ekonomi keluarga. Ketika mereka berniat membuka hutan untuk ditanami, Dinas Kehutanan mencegahnya dengan dalih hutan di sekitar desa merupakan hutan lindung dan lahan HGU milik perusahaan, sehingga muncul tuduhan bahwa mereka menebang melakukan penebangan liar alias illegal logging. Sebaliknya, jika tidak menggarap lahan, tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saat ini warga khawatir terperangkap hukum dan tuduhan illegal loging sebab masing-masing kepala keluarga dari delapan desa di kecamatan tersebut telah menggarap lahan seluas empat hektare untuk ditanami pohon jenis saingon dan tanaman karet. Tokoh warga Simpang Jernih, TM Idris Aman Genap kepada Serambi, Jumat (12/6) mengatakan, pasca banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Simpang Jernih dua tahun lalu, sebagian besar warga kehilangan mata pencarian karena kebun mereka hancur.

Untuk bangkit dari keterpurukan, warga dari delapan desa maing-masing Simpang Jernih, Batu Sumbang, Pante Kera, Rantau Panjang, Milidi, Tampor Paloh, Tampor Boar, HTI dan Desa Ranto Naru membuka lahan hutan muda yang berada di sekitar desa untuk lahan pertanian. Setiap kepala keluarga menggarap lahan seluas empat hektare untuk ditanami dengan tanaman karet dan saingon. “Pembukaan lahan tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Aceh pada pertemuan tanggal 19 Oktober 2007 lalu di aula bupati Aceh Timur,” ujarnya.

Sebelum menggarap lahan tersebut, warga sudah berulang kali meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan menujukkan batas hutan produksi, industri dan hutan lindung kepada warga, agar mereka tidak disalahkan dan terperangkap hukum dalam menggarap hutah tersebut. Namun permintaan tersebut tidak direspon oleh Dinas Kehutanan sehingga warga berinisiatif menggarap hutan muda tersebut untuk lahan pertanian dan setiap kepala keluarga menggarap empat hektare .

“Warga tidak tahu status hutan yang ada di sekitar desa mereka, apakah hutan lindung, hutan industri atau lahan HGU milik perusahaan,” ujarnya, dan menambahkan karena lahan tersebut telantar tak bertuan bertahun-tahun.

Pasca lahan tersebut digarap dan ditanami warga dengan tanaman karet dan saingon, pihak kehutanan datang dan melarang warga menggarap lahan yang ada di sekitar desa dengan alasan belum tentu lahan tersebut milik warga. Bisa jadi lahan HGU milik perusahaan atau kawasan hutan lindung. “Padahal sebelum digarap warga sudah minta ditunjukkan kepada warga status hutan tersebut agar warga tidak selalu disalahkan dan masuk penjara karena terperangkap hukum hanya karena menggarap lahan terlantar. Namun Pemkab Aceh Timur tidak pernah menggubris,” ujarnya lagi.

Kondisi tersebut membuat warga Simpang Jernih yang rata-rata penduduknya miskin serba salah, bagai buah simalakama yang selalu berada dalam posisi disalahkan tanpa ada perlindungan dari pemimpin. “Gubernur menyuruh warga menggarap lahan, pemimpin yang lain melarang warga menggarap, entah mana yang betul,” ujarnya.(md)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: