Posted by: kualaclipping | June 15, 2009

Dinas Kelautan Aceh Ditipu Rekanan; Uang Ditarik, 70 Boat tak Diserahkan

www.serambinews.com on 15 June 2009; 14:44

BANDA ACEH – Tim Antikorupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) akhir minggu lalu menemukan dugaan kasus kejahatan proyek yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1 miliar lebih pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Kerugian ini bersumber dari proyek pengadaan 70 unit boat nelayan yang didanai APBN 2005.

Pengerjaan boat itu sudah empat tahun dikontrakkan kepada dua kontraktor, yakni CV Yupiter dan CV Albajili. Tapi sampai kini pihak rekanan belum juga menyerahkan boat tersebut kepada 70 kelompok nelayan korban tsunami di delapan kabupaten/kota di Aceh. Ketua TAKPA Aceh, Ridwan Muhammad SH, melalui Koordinator Lapangan TAKPA, Tgk H Abdullah Madyah, kepada Serambi, Jumat (12/6) mengatakan, dua kontraktor pengadaan 70 unit boat tersebut diduga telah menipu DKP Aceh.

Dalam APBN 2005, ungkap Abdullah Madyah, Departemen Perikanan dan Kelautan Pusat mengalokasikan Rp 1,324 miliar untuk pengadaan 70 boat nelayan kapasitas 5 grosston (GT). Pengadaan boat itu dibagi dua: 35 unit senilai Rp 672.472.000, dikontrakkan pada CV Yupiter, 35 unit lagi dikontrakkan pada CV Albajili senilai Rp 654.827.000. CV Yupiter mengerjakan 35 boat di Desa Keunire, Kabupaten Pidie, sedangkan CV Albajili mengerjakannya di Desa Pu’uk, Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

Ke-70 unit boat itu dikontrakkan pada 23 September 2005 dan berakhir pada 20 Desember 2005. Karena pada akhir Desember keduanya belum bisa menyelesaikan borongannya, DKP Aceh memperpanjang masa kerja sampai akhir Februari 2006. Tapi meski sudah diperpanjang waktunya, boat yang diorder belum juga diberikan kepada nelayan korban tsunami yang berhak menerima bantuan. Karena boat yang dikontrakkan belum juga diserahkan sampai kini, negara telah dirugikan Rp 1 miliar.

Kerugian uang negara sebesar itu, sebut Abdullah Madyah, berasal dari pencairan dana proyek oleh CV Albajili Rp 589.394.300 juta dari nilai kontraknya Rp 654.827.000 dan CV Yupiter telah menarik dana proyek Rp 460.643.650 dari nilai kontraknya Rp 672.472.500. Koordinator Lapangan (Korlap) TAKPA, Tgk Abdullah Madyah mengatakan, kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh dua kontraktor pelaksana pekerjaan boat tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh DKP Aceh. Kasus ini harusnya dilaporkan kepada Sekda, Wagub, dan Gubernur untuk diambil langkah-langkah penanganan, bukan malah didiamkan. “Kejahatan proyek ini tidak bisa dibiarkan. Rekanannya perlu diburu untuk dimintai tanggung jawabnya dan diproses secara hukum,” cetus Abdullah Madyah.

DKP Aceh, menurutnya, juga wajib melaporkan kasus wanprestasi ini kepada polisi. Sebab, akibat kasus penipuan itu, negara dirugikan Rp 1 miliar. Setelah menerima penjelasan dari Korlap TAKPA Aceh atas kasus dugaan penipuan itu, Serambi melakukan investigasi ke Keunire, Pidie, tempat CV Yupiter membuat boat. Di lokasi itu terdapat 12 unit boat ukuran 5 GT. Kondisi kesemua boat itu sudah tak layak pakai lagi. Bodi boat yang terbuat dari kayu sudah bocor dan lapuk, akibat dimakan usia dan empat tahun tak ada pemeliharaan.

Kepala DKP Aceh, Ir Razali, didampingi Sekretaris Ir Muliadi yang dimintai komentarnya mengungkapkan, sebagai pemilik proyek 70 boat itu, DKP Aceh sudah tiga kali menyampaikan surat peringatan kepada Kuasa Direktur CV Yupiter, Ir Ismail Zulkifli, beralamat di Jalan Malikul Saleh No 80 Lamlagang, Banda Aceh. Juga kepada Kuasa Direktur CV Albajili, Syahbudi Salihin, yang beralamat di Dusun Gampong Blang Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Surat peringatan dan perintah untuk menyerahkan boat kepada nelayan, kata Muliadi selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek pengadaan 70 unit boat tersebut, telah disikapi oleh kedua kontraktor. Mereka membuat surat perjanjian penyerahan seluruh boat yang dikerjakannya kepada nelayan di delapan kabupaten/kota yang merupakan pihak penerima.

Khusus untuk CV Yupiter, dari 35 unit yang dikontrakkan, baru 18 unit yang diserahkan. Yakni untuk Aceh Besar dan Pidie masing-masing sembilan unit. Untuk Pidie diberikan kepada nelayan di Laweung. Yang belum diserahkan justru untuk jatah Sabang delapan unit dan Banda Aceh sembilan unit.

Sedangkan CV Albajili, dari 35 unit boat yang diborongnya, sampai kini belum satu pun yang diserahkan kepada nelayan yang berhak menerima di empat kabupaten. Meliputi Aceh Jaya delapan unit, Aceh Barat sembilan unit, Nagan Raya sembilan unit, dan Aceh Barat Daya sembilan unit. Menurut sumber masyarakat dari Desa Pu’uk, tempat CV Albajili membuat boat, perusahaan itu belum bisa menyerahkan boat yang diborongnya kepada nelayan, karena belum membayar uang kerja kepada pekerja boat. Hal ini dibenarkan KPA proyek, Ir Muliadi.

Menurut Muliadi, Kuasa Direktur CV Albajili, Syahbudi Salihin, telah menarik uang proyek 90 persen (Rp 598,3 juta), tapi ia belum menyelesaikan tunggakan uang kerja kepada tukang boat, sehingga boatnya disandera. Boat hanya boleh diambil setelah semua ongkos kerja dibayar lunas. Kasus yang sama juga diduga terjadi pada CV Yupiter.

Muliadi mengatakan, dirinya selaku KPA proyek mencairkan dana 90 persen kepada CV Albajili, karena telah melihat fisik 35 unit boat sudah selesai dikerjakan dan 35 mesinnya sudah ada di lokasi kerja. Menyangkut CV Albajili, menurutnya, terjadi tunggakan ongkos kerja boat pada tukang pembuat boat. Tapi itu sepenuhnya tanggung jawab Syahbudi Salihin selaku Kuasa Direktur CV Albajili.

Kepala DKP Aceh, Ir Razali, menegaskan dugaan kasus penipuan dana APBN 2005 senilai Rp 1 miliar ini, akan dilaporkan kepada Sekda, Wagub, dan Gubernur Aceh. Pihaknya sementara ini belum melaporkan kasus dugaan penipuan dua rekanan pengadaan 70 boat nelayan itu kepada pihak berwajib, karena mekanismenya harus dilapor dulu kepada Pemerintah Aceh. Sedangkan kepada Irjen Departemen Kelautan dan Perikanan, menurut Razali, sudah dia lapor. Irjen kemudian merekomendasikan agar masalah ini diproses secara hukum untuk mengembalijan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

Kepala DKP Pidie, Ir Aspar, didampingi seorang Kepala Seksi Ishak yang dikonfirmasi Serambi, Sabtu (13/6), mengatakan ia sama sekali tak mengetahui adanya penyerahan sembilan unit boat berkapasitas 5 GT dari Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat untuk nelayan Pidie. Aspar mengaku tak tah, karena ia baru menjabat kepala dinas di Pidie tahun 2007, sedangkan pengadaan proyek boat itu dilakukan tahun 2005.

Selain Aspar, Ishak juga tidak tahu. Bahkan ketika Ishak mengonfirmasi kepada mantan Kabid Kelautan, Ruslan Insya yang pensiun tahun lalu, Ruslan juga mengaku tak tahu tentang adanya pemberian boat dari Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat kepada nelayan korban tsunami di Pidie. (her)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: