Posted by: kualaclipping | June 12, 2009

Cegah Sengketa Lahan: Pemkab Tamiang Diminta Ukur Ulang HGU

www.serambinews.com on 12 June 2009, 08:16

KUALA SIMPANG – Kalangan DPRK Aceh Tamiang meminta Pemkab setempat melakukan pendataan dan pengukuran ulang besaran dan luas lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang dimiliki sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Tamiang. Langkah tersebut berguna untuk menghindari sengketa lahan antara warga dengan pihak perusahaan.

Sementara kepada pihak BPN Aceh diminta agar sebelum mengeluarkan dan merekomendasi perpanjangan HGU dapat melakukan kroscek ke lapangan agar lahan dan perkampungan warga tidak masuk dalam HGU. Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang T Insyafuddin ST kepada Serambi, Kamis (11/6) mengatakan, untuk mencegah terjadinya sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan, Pemkab Tamiang harus melakukan pendataan dan mengukuran ulang besaran dan luas HGU yang dimiliki setiap perusahaan perkebunan.

“Misalnya perusahaan A luas HGU nya 200 hektare, benar atau tidak di lapangan luasnya seperti tertera di sertifikat atau bertambah,” ujarnya. Begitu juga kepada perusahaan. Jika memang HGU tersebut milik mereka dan belum digarap agar memberikan pamplet sehingga warga mengetahui siapa pemilik lahan tersebut. ”Ketika warga mau menggarap lahan sudah mengetahui pemilik HGU nya,” ujar Insyafuddin.

Hal yang sama juga dilakukan warga. Sebelum menggarap lahan, bertanya dulu siapa pemilik lahan tersebut sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Menurutnya sebelum mengeluarkan dan merekomendasi HGU untuk perusahaan perkebunan BPN Propinsi Aceh wajib melakukan kroscek ke lapangan benar atau tidak ada lahan yang dibebaskan untuk HGU. “Jangan sampai perkampungan warga masuk ke dalam HGU kebun, kemudian menjadi masalah di kemudian hari” ujarnya lagi.

Insyafuddin mencontohkan, sengketa lahan yang terjadi antara masyarat dengan perusahaan perkebunan di Desa Tanjung Binje. Menurutnya, untuk penyelesaian kasus itu harus dicari tahu mana lebih dulu ada kampung dengan HGU milik perkebunan. Jika duluan ada kampung, maka lahan tersebut jangan dimasukkan ke dalam HGU milik kebun. “Pada saat memperpanjang HGU, BPN propinsi juga turun ke lapangan untuk mengetahui berapa luas HGU lama milik perusahaan, dan berapa luas lahan yang digarap warga,” sebutnya.

Ditakannya, saat ini sangat banyak lahan di Tamiang menjadi HGU perusahaan. Seharusnya 20 persen hak kebun dikelola oleh masyarakat. “Perusahaan yang ada di Tamiang perlu dikurangi HGU nya untuk dikelola pemerintah dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) guna membuka lapangan kerja bagi warga Tamiang,” sebutnya lagi. “Mengenai anggaran untuk pengukuran dan pendataan ulang HGU perusahaan tidak ada masalah. Karena dewan tetap mengesahkan anggaran yang diminta Pemkab Tamiang,” demikian T Insyafuddin.(md)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: