Posted by: kualaclipping | June 8, 2009

Kapal Hibah Korea Diubah Jadi Kargo, Dua Lagi Jadi Rongsokan di Tegal

www.serambinews.com on 8 June 2009; 14:21

BANDA ACEH – Komisi C DPR Aceh yang membidangi aset daerah, sangat kecewa dengan pola penanganan tiga unit kapal ikan eks Korea Selatan untuk nelayan korban tsunami di Aceh yang telah diserahkan BRR NAD-Nias kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh pada 24 September 2008.

Berdasarkan hasil investigasi Komisi C ke Pelabuhan Tanjong Priok, Sunda Kelapa, dan Tegal, Jawa Tengah, satu unit dari tiga kapal itu ternyata telah diubah menjadi kapal kargo (pengangkut barang). Kini kapal itu dioperasikan perusahaan pelayaran Magas Kara dengan rute Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta-Pangkal Balam, Bangka Belitung (Babel).

Sedangkan dua kapal lagi bakal jadi kapal ikan rongsokan di Tegal, karena beberapa komponen mesinnya sudah dikanibal untuk menghidupkan kapal kargo tersebut. “Jika kejadiannya seperti itu, maka dana rehab Rp 1,3 miliar yang dikeluarkan BRR NAD-Nias untuk merehab tiga kapal tangkap ikan nelayan hibah eks Korea itu menjadi sia-sia,” ujar Ketua Komisi C DPRA, Teuku Bustami Puteh, kepada Serambi, Minggu (7/6) sepulang dari lawatan investigasinya ke tiga pelabuhan tersebut.

Bustami Puteh didampingi tiga anggota Komisi C DPRA, T Surya Darma, Abdurrahman Ahmad, dan Zulkarnaen, mengatakan kunjungan Komisi C DPRA pada Rabu-Jumat lalu ke tiga pelabuhan tersebut adalah untuk mengetahui apakah ketiga kapal hibah Korea itu dalam kondisi baik atau tidak.

Sebab, ada informasi dari Kedeputian Ekonomi BRR NAD-Nias bahwa tiga kapal ikan eks Korea itu sebelum diserahkan BRR kepada DKP Aceh pada 24 September 2008, lebih dulu diperbaiki BRR di galangan kapal PT Tegal Shipyard Utama di Tegal pada 24 Januari 2008 dengan biaya Rp 1,383 miliar. Setelah tiga kapal itu selesai diperbaiki, BRR menyerahkannya kepada DKP Aceh pada 24 September 2008. Ketiga kapal itu diberi nilai Rp 7 miliar.

Belakangan, satu dari tiga unit kapal itu, kabarnya telah dioperasikan oleh pihak yang mendapat hak pengelolaan sementara, yaitu Koperasi Hareukat Rakyat Lhok Bugeng, Kecamatan Jangka, Bireuen. Satu unit kapal yang telah dioperasikan itu, ungkap T Surya Darma, anggota Komisi C DPRA, telah diubah menjadi kapal kargo. “Demikian informasi yang diterima komisi C dari hasil kunjungan kedua ke Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta,” ujarnya.

Menurut Adpel Syahbandar Pelabuhan Sunda Kelapa, di pelabuhan itu terdapat kapal tangkap ikan nelayan berbodi besi, eks Korea, yang diberi nama Mina I dan telah diubah menjadi kapal kargo. Kapal itu kabarnya sekarang sedang berlayar ke Pangkal Balam, Babel. Dari Pelabuhan Pangkal Balam, Babel, kata Surya, kapal tersebut dikabarkan sudah berada pula di sebuah pelabuhan di Kalimantan Timur. Tapi kondisinya rusak. Informsi itu diketahui Surya dari teknisi tempat doking kapal di Tegal.

Meski telah diperbaiki BRR, kapal itu kabarnya sering rusak. Maka untuk mengganti peralatan mesinnya yang rusak, diambil dari mesin dua kapal yang belum beroperasi (ala kanibal) yang kini masih parkir di galangan kapal tempat rehabnya di Tegal. Ujung-ujungnya, karena ada beberapa komponen mesin yang telah diambil dari dua unit kapal yang belum beroperasi itu, maka kedua kapal itu tidak mungkin lagi bisa beroperasi optimal. Bahkan, menurut laporan dari teknisi pemelihara kapal tersebut di Tegal, kondisi kedua kapal ikan eks Korea yang telah dihibahkan untuk nelayan tsunami di Aceh itu, terancam jadi kapal rongsokan.

Sejak selesai direhab pertengahan tahun lalu, sampai Juni 2009 ini, menurut laporan perusahaan perehabnya, kapal itu kalau mau ditarik ke Aceh harus bayar dana parkir yang nilainya sekitar Rp 175 juta. Pengenaan dana parkir tersebut, karena setelah masa rehab berakhir, kapal itu tidak langsung ditarik ke Aceh, melainkan terus diparkir di sana sampai sekarang.

Diusul lelang
Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria mengatakan, solusi atas problema tiga unit kapal ikan eks Korea yang telah dihibahkan Departemen Perikanan dan Kelautan melalui BRR NAD-Nias kepada DKP Aceh untuk nelayan tsunami di Aceh itu, lebih baik dilelang di tempat parkirnya, di Tegal. Hasil lelang kepal itu nantinya digunakan untuk membayar denda parkir. Sisanya dapat digunakan untuk membeli boat-boat kecil untuk nelayan. Sebab, kalau kapal itu ditarik ke Aceh, maka Pemerintah Aceh harus mengeluarkan dana yang cukup besar.

Sebaliknya, jika kapal itu tidak secepatnya dilelang atau dibiarkan mengambang di tangan Koperasi Hareukat Rakyat Lhok Bugeng, Kecamatan Jangka, Bireuen, maka nelayan Aceh lainnya yang juga korban tsunami tidak akan pernah menikmati hasil hibah dari tiga unit kapal penangkap ikan eks Korea tersebut.

Zulkarnaen dari Komisi C DPRA menambahkan, Kepala DKP Aceh, Ir Razali yang bersama komisi C meninjau lokasi kapal itu di Tegal, saat dimintai penjelasan mengenai solusi apa yang akan ditempuh dinasnya untuk menyelesaikan persoalan tiga kapal eks Korea itu, ternyata sampai kemarin belum dirancang solusi konkretnya.

Jadi, agar tidak membebani uang APBA, apalagi harus membayar dana parkir Rp 175 juta plus dana merehab ulang dua kapal yang belum ditarik, maka ketiga kapal itu, kata Zulkarnaen, sebaiknya dilelang saja. “Sebab, menurut informasi, kapal itu bisa laku Rp 500 juta/unit. Jadi, untuk tiga unit bisa terkumpul uang setidaknya Rp 1,5 miliar,” ujar anggota DPRA dari Fraksi PBB itu.

Jangan dilelang
Menanggapi wacana akan dilelang, Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh, M Adli Abdullah MCL berpendapat sebaiknya ketiga kapal itu jangan dilelang. Bila dilelang, maka akan sangat mengecewakan pihak yang memberi hibah/donatur. “Kita sepertinya tidak bisa menjaga amanah donatur,” tukas Adli. Ia tawarkan solusi, kapal-kapal tersebut hendaknya diubah/dipertahankan sebagai kapal kargo saja, sehingga bisa difungsikan menjadi kapal transpor untuk mengangkut hasil laut dari Aceh langsung ke Lumut, Malaysia, seperti yang selama ini dilakukan saudagar dari Belawan ke Malaysia.

“Bukankah sudah lama menjadi obsesi kita di Aceh bisa ekspor langsung ikan, udang, lobster, dan kepiting dari Aceh ke Malaysia? Kendala utamanya selama ini adalah kita tak punya kapal kargo. Nah, sekarang kita sulap saja ketiga kapal tersebut menjadi kapal kargo. Untuk menutupi biaya parkir, bisa dinegosiasikan dengan Pemerintah Aceh. Atau kalau harus dilelang, cukup satu saja. Yang lainnya bisa dialih menjadi kapal kargo,” ujar Adli seraya menimpali, “Jangan bicara lelang melululah, kesannya kita terlalu bodoh mencari solusi.” (her/dik)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: