Posted by: kualaclipping | June 3, 2009

KPP Harus Tepat Sasaran

Salam Serambi

www.serambinews.com on 3 June 2009, 09:00

Dua hari berturut-turut harian ini memberitakan soal penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha (KPP) korban tsunami di Aceh oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pejabat Biro Ekonomi Sekda Aceh menilai kinerja Bank BPD dalam menyalurkan KPP lamban dan tidak optimal. Hingga April 2009, BPD ini hanya mampu menyalurkan kredit bersubsidi bunga tersebut sebesar Rp 5 miliar, dari yang seharusnya Rp 700 miliar.

Namun, Direktur Utama Bank BPD Aceh, Aminullah Usman, membantah pernyataan yang menilai pihaknya lamban dalam menyalurkan KPP. Aminullah beralasan, rendahnya realisasi kredit semata-mata karena pelaksanaan program baru berjalan tiga bulan. “Jadi tidak mungkin uang sebesar Rp 700 miliar itu harus tersalur semua dalam tempo tiga bulan itu. Apalagi, BPD juga tidak semata-mata mengurusi masalah KPP. Program kredit bersubsidi bunga itu merupakan satu dari sekian program kredit yang dikucurkan BPD.”

Terhadap masalah itu, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana solusi agar KPP sebesar Rp 700 miliar itu bisa tersalur secepatnya tanpa menyimpangi prosedur serta kelayakan penerima kredit. Jadi, bukan memperpanjang “dakwa-dakwi”. Sebab, jika dinilai BPD berkinerja sangat buruk dalam penyaluran KPP, juga tak semua orang setuju. Sebaliknya, jika BPD mengisyaratkan adanya kesulitan dalam menyalurkan KPP, kenapa sejak awal mau menjadi penyalur.

Yang pasti, BPD tak boleh mengabaikan fungsinya sebagai penggerak perekonomian Aceh. Sebab, fungsi BPD diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. UU tersebut menyebutkan bahwa bank daerah memberikan pinjaman untuk keperluan usaha kecil, kredit mikro, dan para pengusaha.

Fungsi BPD itu kemudian dipertajam lagi di era otonomi daerah. BPD ditetapkan sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan melalui jasa perbankan. Di sini, BPD fungsi dan tugas BPD ditetapkan sebagai berikut. Pertama; sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah. Kedua; sebagai pemegang kas daerah dan atau melakukan penyimpanan uang daerah. Dan, ketiga; sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam fungsi dan tugas demikian, maka BPD tentu tak melupakan dirinya sebagai industri yang sarat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi. Antara lain, pemberian kredit dan penanaman dana lainnya. Semua kegiatannya, baik yang berasal dari aktiva maupun pasiva, mengandung risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas maupun risiko-risiko lainnya. Besar kecilnya risiko itu akan sangat tergantung pada berbagai faktor yang terkait, misalnya kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola hal itu. Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal, dan dicari cara penangananya secara lebih baik.

Justru itulah, inti yang ingin kita sampaikan adalah, uang Rp 700 miliar harus tersalur secara tepat guna. Jangan sampai terulang pengalaman buruk dana PER, kredit peumakmue nanggroe, dan sebagainya yang selain macet juga bertabur KKN.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: