Posted by: kualaclipping | June 1, 2009

Pemerintah diharapkan pertahankan status sabang

www.waspada.co.id on Monday, 01 June 2009 17:15 WIB – WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Pemerintah dan DPR RI diharapkan mempertahankan Sabang (Pulau Weh) sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, karena status tersebut merupakan hadiah dari hasil perdamaian di Provinsi Aceh.

“Masyarakat akan  kecewa apabila status Sabang dihapus, karena usaha untuk mengembalikan daerah itu sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas cukup melelahkan,” kata calon anggota DPRK Sabang terpilih, Emk Munthadis saat dihubungi di Sabang, tadi sore.

Pernyataan calon anggota DPRK Sabang itu terkait dengan Rancangan Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kini sedang dibahas pemerintah bersama DPR RI. Keberadaan UU KEK tersebut dikhawatirkan akan menghapuskan status Sabang menjadi kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas, padahal masyarakat Aceh mengharapkan status itu dipertahankan.

Sabang yang pernah menjadi kawasan pelabuhan bebas hingga 1987, kembali diberlakukan berdasarkan UU No.37/2000 dan diperkuat lagi dengan Undang-undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Munthadis menyatakan, bila status Sabang dicabut, maka usaha yang dilakukan Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) dan ratusan miliar rupiah dana yang sudah diinvestasikan ke daerah itu akan sia-sia.

Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh, Karimun Usman menyesalkan bila status Sabang sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas dihilangkan dengan adanya RUU KEK.

“Kalau sampai status Sabang dihapus, karena ada UU KEK, maka sangat disesalkan, karena perjuangan untuk mengembalikan sebagai pelabuhan dan perdagangan bebas cukup berat,” katanya.

Ia mengatakan, secara hukum, status Sabang cukup kuat karena selain ditetapkan berdasarkan UU No.37/2000, juga diperkuat dalam UU Pemerintah Aceh.

“Jadi, naif bila pemerintah dan DPR mengubah status Sabang, karena akan mengecewakan rakyat Aceh, khususnya Sabang,” kata Karimum yang ikut memperjuangkan lahirnya UU No.37/2000 saat menjadi anggota DPR RI.

Ia juga berharap agar pemerintah dan DPR Aceh segera melakukan pendekatan dengan pemerintah dan DPR RI untuk membicarakan masalah status Sabang agar tidak diubah.
(dat03/ann)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: