Posted by: kualaclipping | May 30, 2009

Pemkab Aceh Barat diminta tinjau ulang MoU PT PAAL

www.waspada.co.id on Saturday, 30 May 2009 15:51 WIB – WASPADA ONLINE

BANDA ACEH – Mencuatnya protes dan penolakan terhadap kebijakan Pemkab Aceh Barat tentang rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Samatiga, Bubon, Woyla, Woyla Barat dan Kaway XVI oleh masyarakat dan DPRK Aceh Barat beberapa waktu lalu, mendapat perhatian serius dari kalangan masyarakat sipil di Aceh Barat.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Aceh Barat dalam suatu diskusi bersama di Kantor GeRAK Aceh Barat, mengeluarkan sejumlah rekomendasi guna menghindari konflik yang lebih luas dan berkelanjutan yang nantinya akan merugikan semua pihak.

Adapun rekomendasi itu diantaranya mendesak Pemkab Aceh Barat untuk meninjau ulang Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Nomor 665/V/2008 dan Nomor 007/PAAL/SK/IX/08 tertanggal 8 September 2008 antara Pemkab Aceh Barat dengan PT. Prima Agro Aceh Lestari (PT.PAAL) Tentang Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Pola Kemitraan di Kecamatan Samatiga, Bubon, Woyla, Woyla Barat dan Kaway XVI.

Mereka juga mendesak Pemkab Aceh Barat untuk meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 362 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. “Kami meminta Pemkab Aceh Barat melakukan pertemuan multistakeholders guna mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Muliyadi, selaku jubir kelompok tersebut, tadi siang.

Rekomendasi ini, sebut dia, merupakan suatu sikap dari organisasi masyarakat sipil di Aceh Barat terkait dengan kasus penolakan kehadiran PT. PAAL di Kabupaten Aceh Barat untuk membuka lahan sawit seluas 8.600 Ha. Sebab, menurut warga kehadiran PT. PAAL sama sekali tidak ada manfaatnya, karena masyarakat tetap tidak diberdayakan, sebagaimana pengalaman yang sudah-sudah.

Sebelum OMS menyatakan sikap, warga telah menolak kehadiran PT. PAAL dengan cara melakukan ekspose media dan melakukan pertemuan dengan DPRK Aceh Barat. Bahkan, DPRK Aceh Barat sendiri juga telah menyatakan sikap dengan tegas bahwa kehadiran PT. PAAL tidak membawa keuntungan bagi masyarakat Aceh Barat secara signifikan atau dengan kata lain menolak kehadiran PT. PAAL.

“Anehnya, Bupati Aceh Barat tetap bersikeras menghadirkan PT. PAAL tersebut. Ada apa di balik semua ini?” tanya Muliyadi heran, seraya mengharapkan Pemkab Aceh Barat untuk lebih serius memperhatikan aspirasi masyarakat bawah.

LSM yang menghadiri diksusi tersebut masing-masing GeRAK Aceh Barat, GPRS, DP. SOMBEP Aceh Barat, Yayasan PAPAN, P4L Meulaboh, Grassroot Society Forum, SuLing Hutan, GeBRAK, HIPEMABDYA, BINA DESA, FK-GEMAB dan IPELMANAR Meulaboh.
(dat03/ann)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: