Posted by: kualaclipping | May 30, 2009

Belum Ada Aturan Jelas; Menebang Kayu di Kebun Sendiri Ditangkap Polhut

www.analisadaily.com on 30 May 2009

Belum Ada Aturan Jelas; Menebang Kayu di Kebun Sendiri Ditangkap Polhut Banda Aceh, (Analisa)

Kalangan anggota DPRA dari Komisi B menilai aparat polisi hutan (Polhut) di Aceh, telah bertindak sangat arogan dan terlalu berlebihan kepada masyarakat.

Selama ini banyak masyarakat yang memotong kayu sekitar rumahnya atau kebun milik sendiri, ikut ditangkap oleh aparat Polhut dan dituduh sebagai pelaku penebangan liar. Sehingga masyarakat kecil tak berkutik. Sikap seperti ini telah membuat masyarakat merasa resah dan kecewa, karena sebenarnya mereka menebang kayu  hanya untuk keperluan membangun rumahnya.

Kenyataan ini terungkap dalam pertemuan Komisi B DPRA dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi Aceh, Ir Hanifah Affan, di gedung DPRA, Kamis (28/5). Sejumlah anggota dewan yang hadir di antaranya, Mismaruddin Mahdi, Basri Arita, Muslim Aiyub dan Yunardi Natsir.

“Tindakan petugas Polhut menangkap warga yang memotong kayu di seputaran rumahnya ini sangat arogan, ini sangat meresahkan masyarakat kalau terus dibiarkan,” ujar Muslim Aiyub. Berdasarkan laporan yang diterimanya, hal ini terjadi akibat Polhut tidak punya data kuat terhadap jenis kayu lokal. Hal ini terjadi di Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Gayo Lues.

Terhadap kejadian seperti ini, Muslim menyarankan perlu ada aturan yang membolehkan bagi warga untuk memanfaatkan kayu lokal tanpa harus ditangkap. Komisi B juga meminta agar pihak Dishutbun Aceh dapat mencari jalan keluar terhadap persoalan itu, termasuk untuk mengatasi kelangkaan kayu di masyarakat.

Tidak Selektif

Mismaruddin Mahdi menyampaikan tindakan Polhut di wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya. Menurut dia, penangkapan kayu yang dilakukan saat ini tidak selektif. Artinya, kayu warga yang dibawa menggunakan beca tidak luput dari aksi ini.

“Imbasnya dari kejadian ini warga ketakutan serta terjadi kelangkaan kayu yang sangat mengkawatirkan,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan Basri Arita. Menurutnya, kebijakan larangan memotong kayu sudah membuat para pelaku jera. Namun di sisi lain, tindakan penebangan hutan juga masih terus terjadi. Imbas dari hal ini membuat warga menjadi korban, sehingga terjadi kelangkaan kayu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.

Di satu sisi larangan ini harus dijalankan, tetapi di sisi lain penebangan hutan masih terjadi. Hal ini terjadi akibat tidak ada unit kerja yang memantau dari dekat. Polhut belum bekerja maksimal mengawasi penebangan hutan,” katanya.

Basri menyarankan Dishutbun mengupayakan pendirian pos Polhut di lokasi terdekat hutan sehingga petugas tidak berada di wilayah perkotaan. Sementara Yunardi Natsir menyarankan, perlu adanya aturan jelas terhadap hutan produksi dan hutan desa. Sebagaimana penjelasan hutan produksi dan hutan desa bisa diolah warga tanpa harus ditangkap. Hal ini didorong agar terus terjadi dan tercantum dalam desain ulang kondisi lahan.

Dalam pertemuan itu, Kadishutbun Aceh, Hanifah Affan mengakui adanya petugas Polhut yang yang bertindak arogan kepada masyarakat yang menebang kayu di sekitar rumah atau kebun sendiri.
“Tindakan seperti ini, tidak dibenarkan dan kepada mereka telah diberi sanksi. Malah jumlah Polhut yang telah dijatuhkan sanksi sekitar 36 orang dan mereka juga terlibat dalam berbagai kasus,” ungkap Hanifah. (mhd)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: