Posted by: kualaclipping | May 29, 2009

Komitmen Pengelolaan Mangrove Tidak Jelas

KOMPAS CETAK

Selasa, 6 Mei 2008 | 00:58 WIB

Jakarta, Kompas – Komitmen dan konsistensi pengelolaan mangrove di Indonesia tidak jelas. Akibatnya, kawasan ekosistem mangrove terus menyusut karena alih fungsi lahan di luar status hutan konservasi dan produksi.

”Kalau didiamkan terus, kecenderungan penyusutan per tahun akan semakin cepat,” kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perlindungan Sosial Departemen Kehutanan Sunaryo di Jakarta, Senin (5/5).

Data tahun 1999, luas ekosistem mangrove di kawasan hutan berkisar 3,8 juta hektar, sedangkan ekosistem mangrove di luar kawasan hutan (di bawah pengelolaan pemerintah daerah) sekitar 5,6 juta hektar. Persentase kerusakan (sedang dan berat) lebih dari 70 persen kawasan.

”Sampai sekarang pengelolaan hutan bakau tak jelas. Seharusnya diatur hak dan kewajiban para pihak terkait status kawasan. Kalau boleh dimanfaatkan, prosedurnya juga harus transparan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Mangrove Nyoto Santoso. Saat ini alih fungsi hutan bakau tanpa izin dibiarkan saja.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, hutan bakau di pesisir pantai, minimal 100 meter dari pasang tertinggi, perlu dilindungi untuk melindungi ekosistem perairan dan daratan. Di lapangan, kawasan tambak berbatasan langsung dengan laut atau hanya dibentengi mangrove dengan ketebalan satuan meter.

”Salah satu solusinya, hutan mangrove di bawah pemerintah daerah harus dibentengi peraturan daerah dan diperketat pengawasannya,” kata Sunaryo.

Selain alih fungsi kawasan mangrove beralasan budidaya perikanan, permukiman, dan diambil kayunya, kasus terakhir adalah alih fungsi hutan bakau seluas 600 hektar menjadi pelabuhan di Tanjung Api Api, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kendati rekomendasi alih fungsi dari DPR belum keluar, sebagian proyek sudah jalan di lokasi.

Negara lain

Dibanding beberapa negara tetangga, pengelolaan hutan bakau di Indonesia masih kalah. Negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan China sudah menerapkan peraturan hutan mangrove tanpa penebangan dan alih fungsi. ”Kalau ada penebangan, umumnya milik swasta yang berizin,” kata Nyoto.

Hutan mangrove Matang di Negara Bagian Perak, Malaysia, yang diolah komersial, diakui telah menerapkan konsep berkelanjutan di atas lahan 40.000 hektar (10.000 di antaranya dikonservasi). Setiap tahun, 1.000 hektar lahan dipanen secara bergilir.

Menurut Nyoto, hutan mangrove di Indonesia secara kuantitas, kualitas, dan jenis sebenarnya unggul. Beberapa kawasan hutan mangrove yang bagus adalah di pesisir Papua, Batu Ampar (Kalimantan Barat), Bali Barat, Ujung Kulon (Banten), Baluran, Blambangan Purwo (Jatim). ”Kalau kondisinya bagus, per hektar hutan mangrove menghasilkan ratusan meter kubik kayu,” kata dosen Manajemen Keanekaragaman Hayati IPB itu.

Secara khusus, hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi, intrusi air laut, penahan laju gelombang, dan penyerap berbagai polutan. Fungsi lain, seperti dikatakan mantan Dekan Fakultas Kehutanan IPB Cecep Kusmana, tempat berkembang biak kepiting, udang, berbagai jenis kerang, serta ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi. (GSA)

Retrieved from Internet on 29 May 2009; 18.00 – Copy Link:

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/06/00583462/komitmen.pengelolaan.mangrove.tidak.jelas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: