Posted by: kualaclipping | May 29, 2009

Forbes Siap Kawal Status Sabang

www.serambinews.com on 29 May 2009, 10:36

JAKARTA – Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI asal Aceh sepakat melakukan pengawalan Undang-undang (UU) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, sehingga tidak diberangus menyusul dibahasnya Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kesepakatan pengawalan itu dicapai dalam satu pertemuan Forbes yang dihadiri Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Teuku Syaiful Achmad di Jakarta. “Status pelabuhan bebas Sabang harus kita selamatkan. Jangan sampai didegradasi oleh peraturan yang lain,” ujar Ketua Forbes, Ahmad Farhan Hamid.

Seluruh anggota Forbes kerahkan untuk melobi fraksi masing-masing agar tidak mencabut Undang-undang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang menyusul dibahasnya rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pansus DPR RI. Sebelumnya dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diperoleh Serambi mayoritas fraksi DPR menyetujui usulan pencabutan UU Sabang, termasuk Partai Demokrat yang memenangkan Pemilu 2009 di Aceh. Hanya Fraksi PBR dan FPKS yang terang-terangan menolak pencabutan UU Sabang.

Tapi Teuku Riefky Harsya, anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI asal Aceh menegaskan dukungannya terhadap kelanjutan status Pelabuhan Bebas Sabang sebagai resolusi konflik. “Apabila dikelola secara maksimal akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Aceh dan menunjang perekonomian nasional,” ujarnya.

Berkaitan dengan RUU KEK, menurut Riefky, FPD telah mengusulkan agar Pansus segera mengundang Pemerintah Aceh, DPRA, dan BPKS. “Karena itu betrkaitan tentang Aceh, Pansus harus melakukan konsultasi dengan pemerintah Aceh,” ujarnya. Ia juga memberitahu bahwa fraksinya terus mendesak Pemerintah Pusat agar mempercepat terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sabang.

Kepala BPKS, Teuku Syaiful Achmad juga melihat adanya ancaman terhadap status Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Ia memberi apresiasi terhadap upaya Forbes melakukan pengawalan terhadap UU Sabang. Teuku Syaiful Achmad mengaku, BPKS saat ini sedang merampungkan naskah rancangan Peraturan Pemerintah Pelimpahan Kewenangan Pemerinta kepada Dewan Kawasan Sabang. “Kita desak Pemerintah Pusat tidak menunda-nunda terbitnya PP tersebut,” tukas Teuku Syaiful.(fik)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: