Posted by: kualaclipping | May 28, 2009

Sabang; Akhirnya Layu Sebelum Berkembang?

www.serambinews.com on 27 May 2009, 08:35

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (RUU KEK) oleh DPR RI, dikhawatirkan bakal mengancam kelanjutan status Pelabuhan Bebas Sabang. Namun, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, mengharapkan status Pelabuhan Bebas Sabang tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan fungsinya, mengingat Sabang termasuk satu kawasan yang cukup strategis bagi perekonomian nasional.

Draft RUU KEK yang disampaikan Pemerintah, mengusulkan pencabutan UU Pelabuhan bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Hal ini tertuang dalam pasal 45 Draft RUU KEK yang berbunyi, “Pada saat UU ini mulai berlaku: 1). UU No.36 Tahun 2000 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No.44 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2). Undang-undang No.37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi undang-undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Usulan itu segera saja mendapat sambutan dari DPR-RI. Mayoritas fraksi di DPR RI — termasuk Fraksi Partai Demokrat yang memenangkan Pemilu 2009 di Aceh — menyetujui pencabutan Undang-undang tentang Pelabuhan Bebas (free port) dan Kawasan Perdagangan Bebas (free trade zone) Sabang. Dari sepuluh fraksi di DPR RI, hanya Fraksi PBR (Partai Bintang Reformasi) dan Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang menolak pencabutan Undang-undang Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, karena alasan bertentangan dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Persoalan itu mengingatkan kita kembali ke awal pemberian status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas melalui UU 37/2000. Namun, sudah sembilan tahun diberlakukan tapi, pemerintah pusat belum menerbitkan PP untuk itu, sehingga kehadiran UU No 37/2000 belum menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjadikan Sabang lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat Aceh.

Dengan muncul isu barui tentang terancamnya status Pelabuhan Bebas dan Zona Perdagangan Bebas Sabang, maka benarlah pendapat-pendapat berbagai kalangan di Aceh yang menyatakan bahwa pemerintah pusat tak ikhlas memberikan status itu kepada Sabang. Pemerintah pusat seperti mempermainkan Aceh. “Lagee kameng manyang euempeuen (seperti kambing ketinggian gantungan umpan).” Artinya, kita diberi peluang, tapi tak bisa kita manfaatkan, apalagi mengambil keuntungan. Ya, jika benar UU No 37/2000 itu, maka “pucuk dicinta, pengkhianatan tiba.” Atau perumpamaan yang lebih halus dan lebih puitis adalah “layu sebelum berkembang”. Pertanyaan kita siapa yang berkhianat? Siapa yang menggantung PP untuk UU 37/2000 itu hingga Sabang “mati suri?”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: