Posted by: kualaclipping | May 28, 2009

‘Mugee’ Proyek

Opini oleh: Munawardi Ismail

www.serambinews.com on 26 May 2009, 08:12

ADA kabar bagus yang berembus dari Komite Pariwisata Kadin Aceh (baca: Serambi Indonesia, Senin (4/5). Semoga saja bukan semacam ‘bayang’ yang berkelebat. Tapi benar-benar menjadi ‘rahmat’ bagi kemajuan pariwisata kita. Ketika membaca berita itu, saya seperti terbangun dari mimpi yang berbuah kabar manis. Setidaknya, menjadi wahana untuk mengharumkan bunga wisata Aceh, agar dijamah ‘kumbang’ pengusaha. Memang, bukan cerita baru, jika kita mendengar wisata Aceh tak terawat. Tak perlu memvonis siapa salah atau benar atas keadaan itu. Kita harus jujur, semua bersalah, meskipun kadarnya berbeda. Contoh, masih ada kesan negatif dunia wisata di Aceh, dan itu sudah mengakar sejak puluhan tahun. Maka mengikisnya yang menjadi tugas kita bersama dan saling membantu dan memberi saran sesuai porsi.

Jika kita sanggupnya cuma merajut anyaman bambu sebagai kerajinan tangan, yang bakal dijadikan kenang-kenangan para turis, tentu tidak usah berharap merakit kapal pesiar untuk wisatawan. Kalau kita lebih mampu berbicara dari mulut ke mulut, kenapa meski harus pakai corong. Jika hanya bisa menyewakan labi-labi (jenis angkutan kota di Aceh) tentu jangan berangan dulu punya taksi bermerek mercy. Biarlah yang seperti itu menjadi bagian orang lain yang depositonya tebal.

Begitu pula dengan pemerintah. Jika visi membangun wisata tak berubah, mari sama-sama kita cemeti, biar mereka tidak sekadar menunggu komisi. Apalagi jika sampai kita menangkap kesan, eksekutif juga sarat dengan ‘kebingungan’ dalam mengelola lumbung uang ini. Mereka sibuk sendiri lagee ureung mumang (seperti orang pening), tidak tahu harus memulai dari mana mengelola potensi wisata yang merata di segala pelosok nanggroe.

Potensi wisata itu sebenarnya sangat lengkap. Bahkan dari yang tak ada di negeri lain, tapi ada di Aceh. Banyak bukti untuk itu. Namun kita bisa melihat sendiri, seperti wisata pantai yang alami, bahari, spiritual, wisata gerilya, tsunami, sampai ada yang dinamai wisata islami. Meski yang islami itu sendiri juga kadung tak jelas. Dari sederetan objek wisata itu, tentu ada yang amat potensial. Ambil contoh, wisata tsunami dan wisata gerilya. Kedua jenis wisata ini nyaris tak dipunyai daerah lain. Tapi Anda saksikan sendiri, bagaimana nasibnya? Tak ada seorang pengusaha Aceh pun yang berani melirik sektor ini. Kalau ada itu pun bisa dihitung dengan jari.

Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin, kunci jawabannya, sudah sama-sama kita pahami. Selain butuh modal besar, juga untungnya lama kembali, untuk tidak mengatakan telat balik modal atau lama dapat untung. Mungkin, istilah ekonominya break even point yang tak semudah membalik kain di jemuran.

Jika mereka inves di sektor ini, sudah pasti, modalnya tak bisa ditarik lagi semudah kita menekan remote tivi. Praktis, risiko-risiko itu tentu sudah lebih duluan dikalkulasi. Pada sisi lain, promosi dan sosialisasi juga menjadi momok tersendiri yang membuat potensi wisata Aceh seperti mati. Mungkin atas dasar itulah, sehingga ada pengusaha kita lebih senang membuka ‘keudee klep’ ban sigom kuta, ketimbang mengelola banyak objek wisata. Faktornya, ya itu tadi: ingin instan, minus risiko, bagaimana uang seribu bisa dengan sekejab menjadi sepuluh ribu.

Padahal, kita tahu dua komponen -pemerintah dan pengusaha- ini memegang kendali untuk maju atau tersungkurnya nasib wisata kita. Kalau toh, kita mengeksplor habis potensi wisata Aceh itu, setidaknya tidak hanya sebatas mengkilat di kertas saja. Tapi coba implementasikan segera. Ini kesempatan, sebelum terlambat. Jika kita mau, tentu tak ada kata telat.

Saudagar proyek
Jika pemerintah tidak cukup ‘bernyali’ dalam mengelolanya, kenapa tidak pengusahanya yang ikut nimbrung? Rangkul saudagar. Sudah pasti, permudahlah regulasi. Ini menjadi kewajiban pemerintah. Dengan regulasi yang ‘ringan’ tentu bisa memudahkan para pemilik modal untuk investasi di sektor ini.

Kelihatannya, itu pun tidak kuasa menggoda para pengusaha Aceh -yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan “syedaga” atau saudagar-untuk ambil bagian. Ini bisa kita lihat, menjelang lima tahun, usai bencana tsunami. Banyak objek wisata yang belum berdenyut. Perkara yang melilitnya juga amat kompleks, bukan saja budaya masyarakat kita, tapi juga pada cara pikir pelaku wisata itu sendiri.

Memang, ‘berniaga’ di sektor wisata tak menggoda dibandingkan dengan jasa kontruksi. Sehingga, banyak saudagar Aceh lebih memilih yang cespleg, gampang dan cepat mendapat laba bin untung. Fenomena itu, begitu marak sepuluh tahun belakangan. Makanya tak mengherankan jika saudagar yang kini akrab dipanggil dengan sebutan kontraktor, muncul dibanyak kantor. Menunggu turun tender banyak proyek pemerintah. Jauh berbeda dengan gaya ‘kontraktor’ masa lalu yang turun ke kampung-kampung mengutip hasil bumi dengan praktik mugee.

Katanya, dulu tradisi mugee sudah berkembang amat pesat. Tak sebatas hasil bumi saja. Tetapi sudah merembes ke industri dan perkebunan. Dalam kondisi terkini, prinsip mugee itu tak lagi menarik untuk dilakoni, terutama dengan pola masuk lorong ke luar lorong. Barlian AW, seorang budayawan, dalam media ini pada 21 Juni 2007 sudah mengulas secara lugas tentang saudagar dalam tulisannya berjudul “Spirit Mugee Dalam Peradaban Aceh”. Artikel itu diturunkannya dalam rangka Menyongsong Kongres Saudagar Aceh Serantau, ketika itu.

Menyentil lagi tulisan tersebut, praktis Aceh saat ini amat membutuhkan mereka (baca: syedaga). Terutama para saudagar yang bisa memanfaatkan potensi alam Aceh, baik itu hasil bumi maupun yang lainnya seperti mengolah alam Aceh menjadi objek wisata menarik yang bisa memasok devisa dan membuka peluang kerja.

Yang kita dapati sekarang memang, banyak para ‘mugee’ berwara-wiri di berbagai intansi. Mereka menanti kucuran proyek-proyek konstruksi, setelah mendapatkan yang dingini, lalu disodor (disubkan) ke pihak lain dengan imbas berharap komisi saja. Lebih sedih lagi, ‘profesi’ ini terkadang hanya bermodalkan sebuah nama perusahaan.

Maaf, mungkin Anda merasa agak kasar membacanya-yang terlihat justru memberi kesan seperti para tengkulak yang melakukan praktik ‘mugee’ dengan cara baru. Cukup punya saham pada sebuah perusahaan, lalu mengikuti tender, lantas, pihak ketiga yang melakoni kerja itu. Si mugee tadi tentu cukup menanti fee.

Proses pola mensub-kan kerja ke pihak lain bukan cerita baru. Kabarnya, praktik semacam ini acapkali didapati selama proses rekonstruksi. Akibatnya bisa kita lihat sendiri, kualitas bangunan yang dibangun alakadar. Karena anggaran yang sejatinya besar, kemudian mengucur lebih kecil gara-gara melewati banyak tangan.

Sejatinya pengusaha, kontraktor, saudagar itu bisa mandiri. Dia harus mempunyai jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) yang memiliki arti luas. Sayangnya, seseorang yang punya kecakapan tinggi dalam melakukan perubahan, memiliki karakteristik yang hanya ditemukan sangat sedikit dalam sebuah populasi. Dengan potensi alam seperti yang sudah kita sitir di atas tadi, hendaknya para saudagar di Aceh, lebih membumi. Bukan hanya main “mugee’ dengan proyek-proyek konstruksi, yang terkadang tak banyak memberi manfaat ke masyarakat.

Memang masing-masing punya hak asasi memilih profesi. Tetapi, ketika gara-gara proyek yang dikerjakan asal jadi, rakyat pula yang menerima imbasnya. Apalagi proyek-proyek itu juga didanai uang isi kantong rakyat, bukan milik pejabat. Ketika ini tercederai, saya, Anda dan semuanya, punya hak untuk tidak diam saja. Setuju?

* Penulis adalah jurnalis, tinggal di Banda Aceh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: