BIREUEN – Docking boat berkapasitas 30 ton yang merupakan bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD-NIAS di bantaran Krueng Peudada, Bireuen, hingga kini masih terbengkalai dan terancam jadi besi tua. Pasalnya, docking boat bantuan tersebut belum diserahterimakan donator untuk dikelola Pemkab Bireuen.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bireuen, Syamsuar Syah, kepada wartawan, Selasa (24/11) mengatakan, sejak dikunjungi tim Liquidasi BRR bersama rekakan CV Safrindo Jaya Utama, Medan (Sumatera Utara), yang didampinggi Kabid Bina Usaha DKP setempat Zakaria Oktober 2009 lalu, hingga kini docking tersebut belum diserahterimakan.

“Docking boat bantuan BRR itu belum diserahkan oleh tim likuidasi BRR kepada Pemkab Bireuen. Jadi, untuk saat ini kita juga belum tahu pasti bagaimana mekanisme pengelolaan selanjutnya,” ujar Syamsuar Syah. Ia menambahkan, saat itu direncanakan setelah diserahterimakan dari BRR ke Pemkab Bireuen, pengelolaannya di bawah pengawasan DKP Bireuen. Sedangkan untuk memaksimalkan pengelolaannya kemungkinan besar akan dilaksanakan pihak ketiga.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Oktober 2009 lalu, tim Likuidasi BRR NAD-NIAS melaksanakan kunjungan ke lokasi docking boat Peudada dan sekaligus menerima penyerahan bangunan serta berbagai perlengkapannya dari CV Safarindo Jaya Utama. Namun, hingga kini docking tersebut belum dimanfaatkan, dan terancam jadi besi tua.(c38)

KUTACANE – Program AFEP yang sedang dilakukan oleh YLI di kawasan Leuser harus segera dievaluasi dan tidak perlu dilajutkan kembali. Hal ini didukung oleh ungkapan oleh Juru bicara Forum Masyarakat Tengah Tenggara Pedalaman Aceh (FORMATTDA) Nasrulzaman ketika sedang melakukan kunjungan ke Kutacane Aceh Tenggara, Jumat (27/11). Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar menghindari penolakan dan reaksi negatif dari warga di lima kabupaten terluas wilayah Leuser. Dia mengingatkan bahwa sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh YLI dan BPKEL di wilayah ini tidak ada kontribusi positif bagi warga. Seharusnya sudah ada keberanian dari setiap pihak yang akan bekerja di wilayah Leuser untuk menolak kerjasama dengan pihak manapun jika program yang akan dilakukan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak mampu mendorong keswadayaan warga pinggir Leuser untuk secara mandiri melakukan perlindungan bagi alam Leuser.

Coba lihat Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues, warga dan tokoh di kedua kabupaten ini sangat keberatan dengan program-program yang mengatasnamakan Leuser tetapi warga sekitar sangat minim keterlibatannya pada program yang ada tersebut. Bukankah setiap program yang dila kukan nantinya pasti akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut? Hal inilah yang menyebabkan wajar rasanya jika warga semakin lama semakin besar penolakannya terhadap keberadaan kedua lembaga YLI dan BPKEL tersebut. Dia mengatakan, YLI dengan program AFEPnya setelah bekerja sejak 4 tahun yang lalu telah gagal membangun kesadaran warga Leuser untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hutan di wilayahnya masing-masing. Sedangkan BPKEL yang pembentukannya berdasarkan Pergub No. 52 tahun 2006 juga dirasakan warga kurang bermanfaat keberadaannya selain karena legitimasi massa dan yuridisnya yang lemah juga keberadaanya dianggap tumpang tindih dengan peran dan tugas yang dijalankan oleh lembaga Negara lainnya seperti BTNGL, DISHUT,dan BKSDA. Nasrulzaman menghimbau Gubernur Aceh agar menjelang tahun 2010 ini dilakukan konsolidasi besar untuk membicarakan arah dan sinergi gerakan penyelamatan Leuser agar tidak di dominasi oleh YLI dan BPKEL.(as)

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyatakan keprihatinan atas rencana Yayasan Leuser Internasional (YLI) mengajak anggota Komisi B DPR Aceh untuk jalan-jalan ke Kamboja, dengan menggunakan dana proyek Aceh Forest and Environment Project (AFEP). Rencana tersebut dinilai telah mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat hutan di sekitar Leuser. “YLI berencana mengajak anggota Komisi B DPR Aceh jalan-jalan ke Kamboja, pada 6-13 Desember nanti. Biaya jalan-jalan tersebut diambil dari dana proyek AFEP tahun 2009. Padahal, dana proyek AFEP senilai Rp 175 miliar itu, seharusnya digunakan untuk penyelamatan hutan Aceh,” kata Bambang Antariksa melalui siaran pers yang diterima Serambi, kemarin.

Dia mengatakan, rencana plesiran keluar negeri itu sepatutnya tidak didukung oleh DPR Aceh sebagai institusi yang mewakili rakyat Aceh. Sebab, kondisi masyarakat di sekitar Leuser saat ini hidup dalam keadaan memprihatinkan. “Lihat saja kejadian longsor yang melanda wilayah Panton Luas, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, yang terjadi Senin (6/11) lalu. Dimana areal persawahan penduduk rusak tertimbun longsor. Sehari sesudahnya, banjir juga menerjang masyarakat Abdya hingga Bakongan dan Trumon, Aceh Selatan, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sana,” jelas Bambang Antariksa.

Karena itu, Bambang meminta ketua DPR Aceh tidak mengizinkan anggotanya berangkat ke Kamboja, khususnya anggota Komisi B yang akan didanai oleh YLI. Karena menurutnya, daripada plesir ke luar negeri, lebih baik anggota dewan mengunjungi korban bencana ekologis di sekitar Leuser dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang diwakilinya. Apalagi, plesir tersebut menggunakan dana proyek yang seharusnya ditujukan untuk penyelamatan hutan Leuser. Terkait banyaknya bencana ekologis yang melanda warga sekitar Leuser, Walhi Aceh mengajak masyarakat korban bencana untuk melakukan gugatan class action kepada lembaga yang selama ini mengatasnamakan hutan Leuser untuk mencari dana, tetapi pada prakteknya dihabiskan untuk kepentingan dan keuntungan sepihak saja. “Walhi Aceh siap mendampingi masyarakat korban untuk melakukan gugatan tersebut,” ungkapnya.(tz)

LHOKSUKON – Kasus penyelewengan bantuan sebesar 500 juta untuk petani garam di Desa Matang Tunong dan Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, akan disidangkan, Senin (30/11) mendatang. Berkas kasus tersebut diterima Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, Kamis (19/11) lalu, dari Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhoksukon. Ketua PN Lhoksukon, Taufan Mandala kepada Serambi, Rabu (25/11) mengatakan, berdasarkan berkas yang diterima pihaknya, kasus tersebut menyeret dua terdakwa masing masing, koordinator penyalur bantuan, HAM sebagai tersangka utama, dan juga Kepala Desa Matang Tunong, MYS. Keduanya terlibat dalam kasus tersebut karena bantuan yang disalurkan dimaksud tidak tepat sasaran.

Menurutnya, bantuan tersebut diperuntukkan bagi 64 petani garam. Namun, empat di antaranya adalah petani fiktif, dan enam lainnya tidak aktif. “Keduanya dinyatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1)b, Undang undang tahun 1999 tindak pidana korupsi yang telah diubah No 20 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana,” kata Taufan Mandala. Ia menambahkan, akibat perbuatan terdakwam terjadi kerugian negara sekitar 75 juta. Disebutkan, keduanya kini telah dinyatakan sebagai tahanan kota, dan pihaknya telah menentukan tim majelis untuk menyidang kasus tersebut, Senin (30/11). Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bantuan sebesar Rp 500 juta disalurkan BRR Aceh-Nias tahun 2007, kepada petani garam di dua desa yakni, Matang Tunong dan Kuala Cangkoi. Namun, penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Buktinya, dari 64 petani garam penerima bantuan yang disalurkan, enam di antaranya tidak aktif lagi, dan empat orang bukan petani garam.(c37)

SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam membentuk satu tim identifikasi lapangan untuk menangani masalah sengketa tanah antara warga dengan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB). Pembentukan tim mencuat dalam pertemuan antara masyarakat Kecamatan Sultan Daulat dan Runding dengan pihak perkebunan PT MSSB yang difasilitasi Pemko Subulussalam, Selasa (24/11) di Aula Setdako Subulussalam Dalam pertemuan itu, Walikota Merah Sakti sempat menampik berbagai tudingan yang tak sedap terhadap dirinya saat mencalonkan diri menjadi walikota setempat. Dia mengaku tidak dapat menerima tudingan bahwa dirinya telah menjualkan tanah kepada perusahaan PT MSSB. Sakti menegaskan tudingan tersebut menjurus pada fitnah yang sengaja dihembuskan oleh sejumlah oknum di sana. “Ini terpaksa saya klarifikasi agar tidak ada opini publik yang berkembang seakan-akan saya yang menjual tanah ke perusahaan ini sama sekali tidak benar. Saya tegaskan saya tidak pernah menjual tanah kepada perusahaan,” ujar Sakti.

Tidak hanya itu, Sakti mengungkapkan, sejak dilantik menjadi walikota Subulussalam, dirinya belum pernah mengeluarkan perizinan apapun terkait dengan HGU. Malah, katanya, surat peromohonan perpanjangan izin lokasi PT MSSB yang diajukan 3 Maret 2009 lalu hingga kini belum diproses. Pasalnya, Sakti menyatakan tidak ingin membuat kebijakan yang merugikan masyarakat banyak. Karenanya, dia mengaku telah menyampaikan kepada pihak PT MSSB agarmenyelesaikan lahan yang tidak bermasalah dengan masyarakat. Sementara sejumlah masyarakat yang diminta berbicara menyampaikan betapa banyaknya lahan-lahan perkebunan mereka yang telah diserobot oleh PT MSSB. Seperti yang diutarakan Jakfar Siddik, Kepala Desa Kuala Keppeng, Kecamatan Runding. Namun, Jakfar tidak dapat menjelaskan seberapa luas lahan masyarakatnya yang telah digarap perusahaan. Sementara dari Kecamatan Sultan Daulat diperoleh informasi sekira 280 hektar lebih tanah masyarakat bermasalah dengan perkebunan PT MSSB. “Kami berharap masalah ini diselesaikan dengan cara yang bijak dan penuh keadilan,” kata Ramli Barat, warga Sultan Daulat

Menanggapi berbagai ungkapan masyarakat, Perwakilan PT MSSB, Albert, mengatakan bahwa pihaknya masuk ke Subulussalam dengan tujuan untuk menanamkan investasi sekaligus mensejahterakan masyarakat. Karena itu, Albert mengatakan kalau pihaknya tidak hanya membangun kebun tapi juga membangun sebuah hotel berbintang dengan tujuan dpaat menarik investor lain guna berinvestasi di Subulussalam. Dalam hal ini, PT MSSB menyatakan akan tetap berpedoman pada aturan dan hukum yang berlaku namun juga menjunjung asas musyawarah.

Zulyadin, aktivis LSM Komunitas Muda Subulussalam (KMAS) mengatakan masyarakat Subulussalam bukan anti investor atau swasta namun, kata dia, perusahaan yang masuk harus beritikad baik terhadap masyarakat sekitar. Zulyadin mengingatkan perusahaan agar tidak main-main di Subulussalam karena masyarakatnya tidak akan tinggal diam bila diperlakukan semena-mena. “Kami bukan anti investor tapi jangan pula keberadaan perusaan membuat masyarakat melarat. Seperti sekarang ini, bukan hanya masyarakat pekebun yang terkena dampak tapi juga para nelayan pencari ikan tawar karena rawa-rawa sudah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit,” ujar pungkas Zulyadin Pertemuan dihadiri Ketua DPR Kota Subulussalam Pianti Mala, Kepala BPN Aceh Singkil Syahrizal, Komisi A dan B DPRK Subulussalam, sejumlah camat dan kepala desa terkait. Menanggapi hasil pertemuan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala mengaku belum jelas terkait janji PT MSSB untuk merealisasikan kebun pola plasma seluas 5000 hektar bagi masyarakat setempat. “Masalah kebun plasma tidak jelas,” ujar Pianti.(kh)

SABANG – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang tengah mempersiapkan penyelenggaraan dua even berskala internasional pada tahun 2010 mendatang. Even tersebut diharapkan mampu mendongkrak arus kunjungan wisatawan dan pengembangan daya tarik wisata di Pulau Weh. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sabang, Drs Helmi Ali mengungkapkan, dua even tersebut yakni Sail Phuket – Sabang, dan International Diving Competition. “Kami sudah sampaikan program ini ke Dirjen Pariwisata di Jakarta, dan sudah disetujui. Nanti mereka yang akan mengundang klub atau perkumpulan Yacht (kapal layar) di Phuket untuk ambil bagian pada kegiatan ini,” paparnya, Rabu (25/11).

Sedangkan even International Diving Competition (IDC), merupakan kelanjutan dari kejuaraan Open Scuba Diving yang sudah menjadi kalender even Disbudpar Sabang selama dua tahun terakhir. Even ini diselenggarakan untuk menarik minat pecinta olah raga selam di Asia dan Eropa, dan menjadikan taman laut Pulau Rubiah dan sejumlah obyek panorama bawah laut di sekitar Pulau Weh, sebagai lokasi yang memiliki nilai jual pariwisata.(fs)

BANDA ACEH – Persoalan proyek lingkungan hutan Aceh atau Aceh Forest Environment Project (AFEP) masih terus bergulir. Yayasan Hirau Nanggroe menilai program tersebut cukup berhasil. Sehingga tidak alasan untuk tidak memperpanjang proyek tersebut. Ketua Yayasan, H Muakhir Hasan, menyatakan hal tersebut kepada Serambi dalam pernyataan tertulisnya yang diserahkan, Rabu (25/11). Dia dengan tegas membantah pernyataan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Louser (BPKEL) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh.

Sebagaimana pernah diberitakan koran ini, BPKEL mengatakan bahwa Gubernur akan memanggil seluruh pelaksana proyek hutan dan lingkungan Aceh untuk diminta pertanggungjawabannya, menyusul banyaknya komplain dari berbagai pihak bahwa proyek tersebut belum membawa manfaat untuk konservasi dan masyarakat Aceh. Pernyatan tersebut kemudian juga didukung oleh Walhi Aceh.

Menurut Muakhir, pernyataan itu mendiskreditkan Yayasan Lauser Internasional (YLI) dan Flora Fauna Internasional (FFI). Dia juga mengaku telah menanyakan hal ini kepada Gubernur Aceh. Muakhir tak yakin jika Gubernur tidak akan memperpanjang proyek tersebut. Alasannya, Gubernur telah menandatangani dua buah surat dukungan terhadap YLI dan FFI.

“Pernyataan yang dikeluarkan mengatasnamakan BPKEL sangat membingungkan masyarakat dan tendensius. Saya pikir, pernyatan itu tidak santun. Jika mereka tak mampu lagi mengelola BPKEL, sebaiknya serahkan saja ke PNS. Selama ini BPKEL dipegang oleh pihak swasta yang pimpinannya dipilih secara tidak transparan,” kata Muakhir.

Menurut dia, proyek AFEP ini dikerjakan secara profesional. Stering Commite AFEP yang diketuai T Said Mustafa selalu mengecek kinerja APEF setiap empat bulan sekali. Bank Dunia selaku donor juga mengecek setiap enam bulan sekali melalui konsultan lapangan. Selain itu, YLI dan FFI selalu diaudit oleh konsultan publik.

“Salah besar jika proyek ini dikatakan tak berhasil. Saya tahu persis keberhasilan proyek ini dan kinerja YLI. Yayasan kami pernah mendampingi YLI dalam penyadaran masyarakat di kawasan ekosistem Lauser,” pungkasnya. Dia juga menyesalkan pihak Walhi yang hanyut dan mendukung pernyataan BPKL. “Mereka mengatakan pelaksana AFEP tak berhasil, padahal BPKEL sendiri mengalami konflik internal. Saya menegaskan bahwa semua yang dikatakan BPKEL itu tidak beralasan. Saya berharap agar pemimpin dan masyarakat Aceh jangan cepat terpengaruh oleh pernyatan mereka yang membingungkan,” tandasnya.

Muakhir menambahkan, Gubernur Aceh perlu meninjau kembali orang-orang yang bekerja di BPKEL. Apalagi kinerja badan ini dinilai kurang maksimal, tak mampu bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dan minim koordinasi dengan pelaku penting sektor kehutanan. “Gubernur harus mengecek kembali kompetensi mereka, jika perlu lembaga ini harus diisi oleh orang yang berkompeten melalui fit and proper test,” pungkas Muakhir Hasan.(gun)

LHOKSEUMAWE – Manajemen PT Zaratex di Lhokseumawe mengkarifikasi tentang jumlah rumpon yang belum dibayar. Disebutkan, rumpon yang didata di kawasan Karang Panggoi, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, berjumlah 274 rumpon bambu. Jumlah ini belum dibayar karena belum ada kesepakatan harga dari tim pembayaran rumpon bambu.

“Perlu diklirkan, jumlah rumpon yang belum dibayar itu hanya di Karang Panggoi, yaitu sebanyak 274 rumpon bambu dengan kedalaman 8-15 meter. Ini hasil pendataan kita. Namun, pada saat kita ingin melakukan survei jumlah rumpon bambu bertambah menjadi 1.600. Ini yang kita pusing, karena pada saat pendataan bambu itu tidak ada,” kata Manajemen Zaratex di Lhokseumawe, Eri Wahab, Rabu (25/11).

Sedangkan, rumpon lainnya di kawasan laut dalam, kedalaman 500-1.000 meter di Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebanyak 261 telah dilakukan pembayaran. Dia menyebutkan, perlu dijelaskan pada publik bahwa soal 274 yang telah didata itu akan didiskusikan pembayarannya. Belum ada kesepakatan harga pembayaran terhadap masyarakat pemilik rumpon bambu itu. Dijelaskan, di kawasan Karang Panggoi itu berlayar nelayan Lhokseumawe, Samudera, Senuddon, dan Tanah Pasir. “Kami tegaskan, 274 itu yang sedang kita diskusikan pola pembayarannya,” kata Eri.(c46)

BANDA ACEH – Sebanyak 25 fasilitator LSM lokal mengikuti pelatihan fasilitator perencanaan mukim di Aceh. Manager Komunikasi Fauna Flora International (FFI) Aceh, Dewa Gumay mengatakan kegiatan yang diadakan di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh, pada 18-23 November 2009 itu, bertujuan memperkuat kapasitas tim fasilitator perencanaan mukim.

“Peserta pelatihan diharap memahami konsepsi pemerintahan mukim dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan, serta kewenangan mukim dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA),” tulis Dewa Gumay lewat siaran pers yang dikirim kepada Serambi tadi malam. Menurut Dewa, fasilitator yang telah dilatih diberikan wawasan pengelolaan ekosistem, konservasi, pembangunan berkelanjutan, serta membangun kerjasama tim fasilitator perencanaan mukim dari lembaga mitra dengan fasilitator masyarakat.

Dewa menyebutkan, fasilitator dari empat kemukiman di Aceh juga terpilih sebagai fasilitator perencanaan mukim. Mereka adalah Mukim Lhong, Mukim Beuracan, Mukim Bengga, dan Mukim Keluang. Kegiatan itu diadakan FFI Aceh bekerjasama Institute Green Aceh, Yayasan PENA, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), YSNI Lamno, dan Kelompok Kerja Penguatan Mukim (KKPM).(sal)